Ini usulan Pemkab Tapanuli Selatan terkait 1.300 penyintas bencana

1 hour ago 1

Sipirok (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel) mengaku telah mengusulkan agar 1.300 lebih penyintas bencana hidrometeorologi di daerah setempat memperoleh dana tunggu hunian (DTH) agar meringankan warga untuk mendapatkan hunian layak usai terdampak banjir bandang.

“Alhamdulillah, di akhir Desember sudah usulkan DTH bagi penyintas dengan besaran Rp1,8 juta per kepala keluarga (KK) untuk tiga bulan,” kata Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu di Sipirok, Kamis.

Ia mengatakan dana tersebut bertujuan untuk mengurangi secara signifikan penyintas yang ada di pos-pos pengungsian untuk mendapatkan tempat yang lebih baik, sebelum menempati hunian sementara yang tengah dikebut pembangunannya.

Menurut dia, pemerintah memberikan pilihan kepada penyintas yang memilih tinggal di hunian sementara (huntara) tidak lagi diberikan bantuan DTH lagi.

Tapi, bagi mereka yang memilih tinggal di tempat kerabat lalu mengontrak rumah untuk tempat tinggal maka diberikan dana bantuan tersebut.

Penyintas yang di pos pengungsian dan menerima dana tunggu hunian akan keluar dari tenda pengungsian dan menyewa rumah-rumah masyarakat untuk tinggal di tempat yang lebih layak.

“Jika satu kepala keluarga terdiri dari empat jiwa maka sudah 5.000 orang lebih yang keluar dari pos-pos pengungsian,” kata dia.

Dia belum merinci berapa data dari 1300 lebih penyintas itu yang sudah menerima DTH. "Yang pasti, ini data DTH dari BNPB dan dicairkan dari Bank BRI, langsung kepada para penyintas," katanya.

Sementara itu, penyintas yang memilih tinggal di hunian sementara ada 703 kepala keluarga dan pembangunan ini semua masih berproses.

“Satu lokasi yang sudah selesai 100 persen itu ada di Angkola Selatan,” kata dia.

Menurut dia, dalam waktu dekat huntara ini sudah dapat dihuni penyintas bencana dan sisanya masih berproses dan diharapkan semua huntara selesai sebelum Ramadhan 1447 Hijriah.

“Kami ingin semua penyintas dapat menjalankan ibadah puasa di lokasi yang layak huni dan nyaman untuk ditempati,” kata dia.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat total penerima huntara di kabupaten tersebut sebanyak 816 KK. Jumlah tersebut terbagi menjadi huntara terpusat sebanyak 683 KK dan huntara mandiri sebanyak 133 KK.

Pembangunan huntara terpusat di Tapanuli Selatan dikerjakan bersama oleh Danantara, Kementerian PU dan BNPB.

Sebanyak 186 unit huntara di Desa Simarpinggan, Kecamatan Angkola Selatan, dikerjakan oleh Danantara. Kemudian, 245 unit huntara di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, dikerjakan oleh Kementerian PU.

BNPB mengerjakan dua titik huntara terpusat, yaitu di Desa Aek Lantong, Kecamatan Sipirok, sebanyak 118 unit dan di Desa Simatohir, Kecamatan Angkola Sangkunur, sebanyak 134 unit.

Sementara itu, pembangunan huntara mandiri di lahan milik warga dilaksanakan sepenuhnya oleh BNPB.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article