Yogyakarta (ANTARA) - Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Didin S Damanhuri menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mendorong pemerataan ekonomi dengan aktif melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Pelaksanaan MBG harus sebisa mungkin melibatkan para pelaku UMKM, sebanyak-banyaknya pelaku UMKM. Itu prinsip keadilannya,” kata Didin dalam keterangannya yang diterima, di Yogyakarta, Kamis.
Ia menilai, visi Presiden Prabowo Subianto yang mendorong pemerataan ekonomi dinilai sudah tepat. Sebab, ketimpangan pendapatan penduduk di Indonesia tergolong masih tinggi.
Menurutnya, dibutuhkan upaya khusus untuk memeratakan kesejahteraan, dengan salah program yang dapat menciptakan pemerataan adalah MBG.
Lebih lanjut, program MBG yang melibatkan sebanyak mungkin pelaku UMKM dapat memberikan dampak ekonomi yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Ia pun menyoroti Astacita Pemerintahan Prabowo, terutama poin keenam yang mencita-citakan pemerataan ekonomi.
Agar program MBG ini sejalan dengan poin keenam Astacita, Didin berpendapat bahwa Prabowo perlu membuat arahan yang lebih jelas dan terperinci.
“Cita-cita Presiden Prabowo ingin pertumbuhan lewat pemerataan, maka orientasi pembangunan inklusif harus dirinci. Misalnya, untuk MBG, cita-cita menurunkan stunting harus ada persiapan dan melibatkan sebanyak-banyaknya UMKM,” ujar dia pula.
Selain program MBG, Didin menyatakan bahwa program-program prioritas Prabowo lainnya seperti swasembada pangan, serta penempatan dana Rp200 triliun di bank-bank BUMN juga dapat dioptimalkan manfaatnya untuk kesejahteraan rakyat.
Ia pun menyarankan agar penyaluran kredit dari dana tersebut diprioritaskan untuk pengembangan dan penguatan UMKM.
Kemudian mengenai program swasembada pangan, menurut Didin, ini akan berdampak nyata apabila pemerintah memberdayakan para petani untuk mewujudkannya.
“Program Food Estate, petani harus jadi core utama swasembada pangan. Harus di-setting di setiap daerah petaninya sudah terlatih. Kalau masalah tanahnya sempit, bisa konsolidasi lahan,” ujar Didin pula.
Baca juga: Program prioritas pemerintah serap anggaran Rp611,7 triliun
Baca juga: Kemenkeu sebut MBG serap anggaran Rp41,3 triliun per 18 November 2025
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
