Jakarta (ANTARA) - Ikatan Cendikiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) menekankan pentingnya Pemerintah Indonesia memahami dasar pariwisata yang berbasis komunitas untuk bisa membuka peluang yang menguntungkan dari kerja sama dengan Pemerintah China di sektor pariwisata.
"Kita akan mampu mengambil manfaatnya apabila Kementerian Pariwisata paham dengan dasar pariwisata yang berbasis pada komunitas, serta telah terjadinya pergeseran paradigma pariwisata dunia yaitu from volume to values," kata Ketua Umum ICPI Azril Azhari saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.
Azril mengatakan terdapat sejumlah peluang dalam jangka pendek yang dapat diperoleh oleh Indonesia, yakni dapat mengembangkan destinasi dan kegiatan (event) yang sangat sesuai dengan perilaku pengunjung (visitors behavior) dari turis negara China dan turis asal negara ketiga.
Baca juga: Pameran yang Meningkatkan Kerja sama Tiongkok-ASEAN
Peluang berikutnya yakni adanya kemungkinan bebas visa secara resiprokal dari negara China dan negara ketiga.
Lebih lanjut ia menyarankan pemerintah untuk memperhatikan beberapa indikator penting agar peluang tersebut dapat semakin besar. Pemerintah harus memahami adanya pergeseran paradigma dalam pariwisata dari yang semula menitikberatkan pada jumlah menjadi nilai.
Hal itu dapat mempengaruhi wisatawan, terutama yang berasal dari China tinggal di Indonesia lebih lama karena berkaitan dengan besarnya dana yang dikeluarkan.
Baca juga: KTT "Belt and Road" umumkan dua proyek kerja sama Indonesia-Tiongkok
Pemerintah, katanya, juga disarankan untuk mengembangkan akses pasar dan industri pariwisata secara bilateral, saling bertukar informasi dan memperhatikan besarnya pengaruh pengganda, pengaruh tidak langsung dan pengaruh ikutan lainnya dari kerja sama tersebut.
Hal lain yang Azril sampaikan yakni terkait dengan pendirian kantor perjalanan resmi di masing-masing negara. Menurutnya, hal itu merupakan cara yang baik untuk meningkatkan promosi pariwisata dan meningkatkan kemampuan para pemandu wisata (tour guide) terutama dalam keterampilan bahasa asing.
Meski demikian, Azril mengingatkan bahwa pemerintah perlu memahami adanya dampak yang perlu diwaspadai ketika keduanya ingin berkolaborasi menarik wisatawan dari negara ketiga. Misalnya, seperti kemampuan pelaku usaha dan pemandu wisata dalam memahami bahasa negara ketiga yang mungkin masih minim dan keterampilan pemandu wisata dalam menyediakan layanan.
Dampak lain yang perlu dipahami yakni pemberian visa kunjungan harus diperketat sebagai langkah pengawasan terhadap wisatawan. Ia menekankan pemerintah untuk memastikan bahwa visa yang digunakan wisatawan saat berkunjung bukan visa untuk bekerja.
Baca juga: Kerja sama industri Indonesia-Tiongkok lewat TCTP
