Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mendorong kedaulatan informasi di era digital melalui kolaborasi pemerintah, media, dan platform digital guna menciptakan ekosistem informasi yang sehat, akurat, dan berkualitas.
“Kita ingin ada ekosistem informasi yang sehat dan baik karena jika setiap orang dapat mengakses berita yang tepat, akurat, adil, dan berimbang maka sebetulnya generasi kita juga akan tumbuh kembang secara sehat,” kata Ibas dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.
Di tengah derasnya arus disinformasi dan maraknya berita hoaks di berbagai platform digital, Ibas menilai perlu langkah konkret untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut dia, tantangan tersebut tidak bisa dijawab hanya dengan pendekatan biasa.
“Diperlukan standar kualitas dari informasi yang lebih tinggi yang bisa kita lakukan bersama, dan berikutnya lagi bisa saja dari literasi digital agar masyarakat kita bisa terus paham antara benar, salah, baik, dan buruk,” tuturnya.
Dia menekankan peningkatan kualitas informasi harus berjalan beriringan dengan penguatan literasi digital masyarakat agar mampu memilah konten secara kritis. Ia optimistis kerja sama lintas sektor akan membawa hasil positif.
“Di tengah tantangan, saya juga yakin sinergi antara pemerintahan, media, politik, parlemen, dan platform digital akan menciptakan ekosistem yang lebih baik,” katanya.
Baca juga: Wamenkomdigi nilai kemandirian teknologi bentuk baru dari nasionalisme
Menurut Ibas, Indonesia sejatinya telah memiliki berbagai regulasi digital. Menurut dia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki fungsi penting dalam mengatur ruang digital, meski kerap menjadi perdebatan.
Di samping itu, dia menilai arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto juga mendorong kedaulatan digital, tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga regulasi yang lebih ramah sekaligus protektif terhadap generasi muda.
Ia lebih lanjut menyoroti kondisi jurnalis di era digital yang tidak sedikit menghadapi tekanan atau intimidasi saat menjalankan tugas. Dalam tataran ini, ia mengingatkan kembali esensi prinsip demokrasi.
“Demokrasi memang memberikan kebebasan bersuara, berkomentar, dan berpendapat, tetapi tetap harus ada aspek cover both sides (keseimbangan) agar informasi yang disampaikan tetap berimbang,” tuturnya.
Baca juga: Ibas: Lembaga dan mahasiswa perlu bersinergi hadapi tantangan hukum
Baca juga: Kemendikdasmen perkuat pendidikan untuk kedaulatan digital
Baca juga: Pakar: Sidak Kemkomdigi ke Meta upaya tegakkan kedaulatan digital
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
