Jakarta (ANTARA) - Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Nusantara (HMPN) optimistis masyarakat tidak akan terprovokasi untuk melakukan tindakan ekstrem atau makar terhadap pemerintahan yang sah.
"Pemerintahan Prabowo baru berjalan sekitar 1,5 tahun serta tengah berupaya menjalankan berbagai program peningkatan kesejahteraan rakyat di tengah tantangan geopolitik dan fiskal," kata Ketua Umum HMPN Astra Tandang dalam diskusi publik di Jakarta, Senin.
Sebelumnya, dugaan ajakan makar terhadap pemerintah telah dilontarkan Saiful Mujani dan tayang di kanal YouTube baru-baru ini dan telah banyak dilaporkan ke polisi oleh para pihak.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya semua pihak kembali kepada prinsip demokrasi dan menghormati pilihan rakyat.
Baca juga: Ketua Komisi III: Kritik membangun pasti ditindaklanjuti pemerintah
Ia menegaskan akan mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Di sisi lain, Astra melihat pernyataan Saiful sebagai bagian dari kebebasan berpendapat sekaligus keprihatinan atas ketiadaan suara-suara partai yang kritis.
"Hal ini bisa juga dilihat sebagai refleksi kekecewaan terhadap partai politik yang dinilai belum optimal menghadirkan oposisi yang kuat di suasana politik kita hari ini," ungkapnya.
Untuk itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Josephine Simanjuntak berharap ruang kebebasan sipil harus terus dibuka selebar-lebarnya.
Baca juga: Analis ingatkan landasi dugaan makar dengan pemikiran ilmu politik
Pada sisi lain, ia meminta kasus kekerasan terhadap aktivis kemanusiaan dan hak asasi manusia (HAM) tidak boleh terulang lagi.
"Tapi kebebasan yang ada jangan sampai mengganggu kepentingan umum dengan memunculkan narasi-narasi yang provokatif," kata Josephine.
Dalam kesempatan yang sama, jurnalis senior Asri Hadi mengingatkan untuk tidak hanya mengusut pelaku lapangan penyiraman air keras terhadap aktivis HAM, yakni Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus.
Dirinya menekankan pentingnya pengungkapan aktor intelektual di balik serangan tersebut, sehingga tidak mencoreng institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara keseluruhan.
Baca juga: MPSI laporkan dugaan ajakan lengserkan presiden ke polisi
Sebelumnya, Polda Metro Jaya juga masih melakukan pendalaman terkait laporan polisi terhadap Saiful Mujani mengenai dugaan ajakan makar oleh yang bersangkutan di media sosial.
"Ini masih kami lakukan pendalaman terkait tentang laporan polisi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto di Jakarta, Jumat (10/4).
Budi mengatakan jumlah laporan yang diterima Polda Metro Jaya terkait kasus tersebut bertambah menjadi dua, namun ia tidak menjelaskan pelapornya.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
