Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya Prof. Dr. Natalia Yeti Puspita, SH MHum menekankan perlunya pendekatan holistik integratif hukum internasional dalam penanggulangan bencana.
"Bencana iklim bukan lagi isu lokal, tetapi krisis global yang memerlukan respons lintas negara dengan sinergi regulasi, kebijakan, dan peran masyarakat. Hukum internasional harus menjembatani semua ini secara integratif," ujar Natalia dalam pengukuhannya sebagai guru besar di Jakarta, Kamis.
Natalia dikukuhkan bersama dengan dua guru besar lainnya yakni Prof. Dr. Siti Saadah, SE., MT dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Prof. V. Selvie Sinaga, SH LLM PhD dari Fakultas Hukum.
Dalam orasi ilmiahnya mengusung topik “Sustainable Climate Resilience: Pendekatan Holistik Integratif Hukum Internasional dalam Penanggulangan Bencana”, ia menekankan bahwa perubahan iklim telah menjadi tantangan global yang tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan hukum internasional yang menyeluruh dan terintegrasi.
Natalia menjelaskan bahwa ketahanan iklim berkelanjutan harus dibangun melalui kerangka hukum yang mampu mengantisipasi, merespons, dan memulihkan dampak bencana secara holistik, serta menjamin pemenuhan hak asasi manusia.
Instrumen hukum internasional seperti Paris Agreement dan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction berperan dalam menciptakan sistem mitigasi dan adaptasi global terhadap bencana iklim.
Selain itu, dia juga menyoroti perlunya pergeseran paradigma tentang kedaulatan negara. Dalam konteks bencana global, kedaulatan tidak boleh menjadi penghalang terhadap pemberian bantuan kemanusiaan dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara, terutama kelompok rentan seperti pengungsi iklim.
"Ketika negara tidak mampu atau tidak mau memberikan perlindungan terhadap warganya yang terdampak bencana, maka hukum internasional memiliki legitimasi untuk bertindak. Kemanusiaan dan keberlanjutan harus menjadi prioritas," jelas dia lagi.
Baca juga: Kemenko PMK: Ekosistem terintegrasi kunci keberhasilan penanggulangan bencana
Sementara, Siti Saadah mengangkat isu krusial bertajuk “Konglomerasi Keuangan dan Potensi Risiko Sistemik”. Dalam orasinya, Siti menyoroti betapa pentingnya kewaspadaan terhadap keterkaitan antar lembaga jasa keuangan dalam satu konglomerasi, yang dapat menjadi pemicu krisis sistemik bila tidak diawasi dengan ketat.
Sedangkan Selvie mengangkat tema “Sistem Paten di ASEAN dan Perbandingannya dengan ARIPO, OAPI, dan EU”. Selvie menyoroti kesenjangan harmonisasi sistem paten antar negara-negara ASEAN dan membandingkannya dengan praktik terbaik yang diterapkan oleh organisasi regional seperti ARIPO, OAPI, dan EU.
Rektor Unika Atma Jaya, Prof. Dr. dr. Yuda Turana, Sp.S(K) mengatakan pengukuhan bukan sekadar upacara formal, melainkan bentuk pengakuan atas dedikasi, komitmen, dan kontribusi nyata dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi. ***
Baca juga: DPR: Revisi UU Penanggulangan Bencana untuk penguatan BNPB
Pewarta: Indriani
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025
