Tanjungpinang (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menegaskan kesiapan pemerintah daerah setempat mendukung penuh agenda nasional berupa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan percepatan penuntasan tuberkulosis (TBC).
Menurut Ansar, kedua agenda nasional tersebut sejalan dengan komitmen Pemprov Kepri untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
"Kami akan memperkuat koordinasi lintas sektor, melibatkan puskesmas dan sekolah, serta memastikan setiap dapur MBG memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHD) sesuai standar baru yang telah disederhanakan Kementerian Kesehatan," kata Gubernur Ansar usai Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Dalam Negeri secara virtual di Tanjungpinang, Senin.
Baca juga: Gubernur Kepri ingatkan ahli gizi SPPG kontrol ketat pengolahan MBG
Baca juga: Anggota DPR soroti dugaan SPPG fiktif dalam program MBG di Kepri
Ansar menyebut untuk pelaksanaan program MBG di Kepri saat ini sudah mencakup 200 ribu penerima manfaat, mulai dari siswa, ibu hamil dan ibu menyusui.
Sementara total dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang telah beroperasi di seluruh Kepri sekitar 68 unit dari target 103 unit SPPG.
"Kita gesa terus memenuhi target SPPG, sehingga MBG dapat dinikmati seluruh penerima manfaat," ujar Ansar.
Sedangkan untuk penuntasan TBC, kata Ansar, pihaknya memastikan warga yang dinyatakan positif TBC sudah mendapatkan pengobatan, dengan memberikan obat anti tuberkulosis (OAT) melalui pelayanan kesehatan pemerintah seperti puskesmas.
Dari data Dinas Kesehatan Kepri per Mei 2025, ada 24 ribu warga setempat positif TBC dari hasil skrining atau pemeriksaan terhadap 70 ribu warga terindikasi TBC.
"Skrining adalah langkah pertama pencegahan penularan sekaligus penanganan sakit TBC di Kepri," ujar Ansar.
Sementara itu, dalam arahannya Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa Indonesia saat ini masih menjadi negara dengan TBC tertinggi kedua di dunia setelah India.
“Kita sangat serius menangani hal ini. Kepala daerah beserta jajarannya menjadi ujung tombak penanganan di daerah masing-masing, terutama di wilayah dengan prevalensi tinggi,” ujarnya.
Sedangkan terkait pelaksanaan program MBG, Mendagri menyampaikan hasil rapat koordinasi yang berlangsung sehari sebelumnya, Minggu (28/9).
Baca juga: 11 fasilitas kesehatan di Batam miliki alat TCM untuk deteksi TBC
Beberapa keputusan yang diambil, antara lain penghentian sementara SPPG atau dapur MBG yang bermasalah untuk evaluasi dan investigasi menyeluruh, mencakup kedisiplinan, kompetensi, serta kualitas juru masak.
Kemudian, kewajiban pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan pemangku kepentingan terkait untuk aktif melakukan pengawasan program MBG melalui kolaborasi lintas sektor guna memastikan kualitas implementasi.
Selanjutnya, setiap SPPG wajib memiliki SLHS sebagai syarat operasional untuk menjamin standar keamanan pangan.
"Puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dilibatkan secara berkala dalam pemantauan SPPG agar terbangun sistem pengawasan preventif dan berkelanjutan," ujar Mendagri Tito dalam rakor tersebut.
Pewarta: Ogen
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
