Jakarta (ANTARA) - Beberapa indikator makroekonomi pada awal tahun 2025 menunjukkan perekonomian Indonesia tengah menghadapi tekanan, dari eksternal maupun domestik.
Pelemahan itu setidaknya terlihat lewat empat indikator, yakni deflasi, tertekannya nilai tukar rupiah, hingga amblasnya pasar saham.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indeks Harga Konsumen (IHK) secara berturut-turut pada Januari dan Februari 2025 deflasi secara bulanan.
Pada Februari 2025, deflasi bahkan turut terjadi secara tahunan, yaitu 0,09 persen. Terakhir kali deflasi tahunan terjadi adalah 25 tahun lalu, tepatnya Maret 2000 sebesar 1,10 persen.
Di sisi lain, pergerakan nilai tukar rupiah berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) pada awal tahun dalam kisaran Rp16.200-Rp16.500 per dolar AS, bahkan sempat menyentuh Rp17.078 pada 9 April.
Sementara menilik dari indikator mikroekonomi, pelemahan ekonomi jelas terlihat dengan adanya kenaikan harga barang dan jasa, khususnya harga kebutuhan pokok, terbatasnya lapangan pekerjaan hingga meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang bermuara pada lesunya daya beli masyarakat.
Oleh karena itu, pemerintah berupaya memastikan penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos) sebagai jaring pengaman sosial dapat berjalan tepat waktu guna meredam dampak dari gejolak ekonomi tersebut, termasuk menekan angka masyarakat yang turun kelas.
Baca juga: Mensos: Korban PHK bisa terima bansos apabila masuk DTSEN
Bansos jaring pengaman sosial pertama
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, beberapa waktu lalu menyampaikan pihaknya sudah menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) pada tiga bulan pertama tahun 2025 sebesar Rp18 triliun bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Salah satu bansos yang sudah disalurkan oleh pihaknya pada tiga bulan pertama tahun ini ialah Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar kurang lebih 10 juta KPM.
Bantuan ini diberikan dalam empat tahap setiap tahunnya, dengan rincian sebagai berikut bansos PKH bagi lansia dan disabilitas sebesar Rp600 ribu per tahap, bagi ibu hamil dan nifas sebesar Rp750 ribu per tahap, bagi anak usia dini sebesar Rp750 ribu per tahap, bagi siswa SD sebesar Rp225 ribu per tahap, bagi siswa SMP sebesar Rp375 ribu per tahap, dan bagi siswa SMA sebesar Rp500 ribu.
Selain bansos PKH, Kemensos juga sudah menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap pertama dengan nominal sebesar Rp600 ribu per tahap dan jumlah penerima bantuan sekitar 18,27 juta KPM. BPNT juga akan disalurkan dalam empat tahap pada tahun ini.
Kemensos juga sudah menyalurkan santunan bagi anak yatim-piatu yang tidak memiliki penanggung jawab ekonomi melalui bansos YAPI, dengan nominal bantuan sebesar Rp200 ribu per anak setiap bulannya dan sudah disalurkan hingga bulan April.
Penyaluran berbagai bansos itu dilakukan melalui bank milik pemerintah serta PT Pos Indonesia dengan biaya salur sebesar Rp97 miliar.
Sementara terkait jumlah penerima bansos, Mensos mengatakan tidak menutup kemungkinan akan berubah, mengingat penyaluran berikutnya akan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dalam proses uji petik.
“Apakah nanti ada yang keluar terus? Ada yang keluar, nggak dapet lagi. Tapi ada yang sebelumnya nggak dapet akan dapat. Itu ada sekian persen," kata Mensos.
Kemensos juga akan memperketat evaluasi para penerima bansos berjalan guna memastikan lama waktu pemberian bansos tepat sasaran, yakni maksimal 5 tahun sekaligus mendorong graduasi para penerima bansos agar menjadi mandiri dan berdaya.
Kemensos akan tetap memberikan bansos lebih dari lima tahun kepada lansia maupun penyandang disabilitas yang tidak dapat lagi melakukan kegiatan produktif dengan kriteria peruntukan bansos yang jelas.
Baca juga: Mensos upayakan penyaluran bansos triwulan II gunakan DTSEN
Sekolah Rakyat, jaring pengaman sosial baru
Guna mempersiapkan sekaligus memastikan para penerima bansos dapat mentas dari kondisinya hari ini, Mensos bersama jajarannya tengah merancang program terobosan pemberdayaan masyarakat, yakni Sekolah Rakyat.
Ia menyebutkan sejauh ini sudah ada 50 bangunan yang terdiri dari sentra dan balai Kemensos, ditambah 2 perguruan tinggi, yakni Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Brawijaya yang siap untuk menjadi Sekolah Rakyat tahun ini.
“Yang sudah siap sekarang 50 lebih, dan ini belum kami sosialisasi lagi. Kalau secara lokasi, sekarang sudah 53 lokasi per detik ini yang siap untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat paling cepat pada bulan Juli tahun ini, tapi tentu harus dimatangkan dulu,” kata Mensos.
Mensos menjelaskan konsep Sekolah Rakyat ialah asrama yang diperkirakan dapat menampung hingga ratusan siswa, dengan kapasitas paling sedikit 100 anak.
Setelah melalui penyaringan tingkat ekonomi (miskin atau miskin ekstrem), ia mengatakan para calon siswa nantinya juga akan disaring secara akademis.
"Kriteria pertama, itu harus dari keluarga miskin atau miskin ekstrem, setelah itu ada saringan akademis, kita coba dan nanti aturannya akan disesuaikan," ucapnya.
Adapun untuk kebutuhan guru dan kurikulum Sekolah Rakyat, Mensos meminta kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) untuk mempersiapkannya.
Secara garis besar, ia menyebutkan Sekolah Rakyat akan memanggil para guru yang kompeten dan siap ditempatkan di mana saja sehingga penyelenggaraannya tetap memiliki standar yang berkualitas walaupun tidak memungut biaya atau gratis.
Selain mata pelajaran formal, kurikulum Sekolah Rakyat juga akan menekankan penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan.
Dengan hadirnya Sekolah Rakyat, Pemerintah berupaya untuk melahirkan agen-agen perubahan yang tidak hanya memperbaiki kualitas hidup anak dan keluarganya, namun juga mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Baca juga: Kemensos bantu KPM PKH penuhi kebutuhan dasar hingga pendidikan anak
Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2025
