Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menyebutkan kritik masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan hal yang penting dan wajar dalam iklim demokrasi.
Tetapi, ia mengingatkan agar kritik itu tidak berubah menjadi kebencian yang justru berpotensi memperlebar jurang perpecahan bangsa.
“Sebagai keluarga besar bangsa Indonesia, kita lahir dari kebersamaan. DPR ada untuk masyarakat Indonesia, kalau ada polemik mari kita hadapi dengan arif dan bijaksana,” kata Idrus dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Pernyataan Idrus disampaikan menyusul aksi demonstrasi masyarakat belakangan ini. Dalam aksi tersebut, sebagian massa menyuarakan desakan agar DPR dibubarkan.
Dia menjelaskan DPR merupakan lembaga konstitusional yang keberadaannya diatur langsung dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dengan demikian, seruan pembubaran DPR tidak dapat dilakukan.
Ia menilai seruan tersebut tidak realistis dan berpotensi menyesatkan sebagian masyarakat.
Baca juga: Ketua DPR: Jadikan kritik cahaya penerang jalan kita bersama
Meskipun begitu, Idrus memahami alasan kemarahan publik. Gelombang kritik muncul terutama setelah beredar kabar mengenai kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR hingga Rp50 juta per bulan.
Kenaikan itu disebut sebagai kompensasi atas rumah dinas DPR di Kalibata yang tidak lagi memadai.
Menurut Idrus, kebijakan tersebut memang menimbulkan kesan bahwa DPR kurang peka terhadap kondisi masyarakat yang tengah menghadapi situasi ekonomi sulit.
“Kritik publik itu wajar, bahkan penting sebagai koreksi, tapi jangan sampai komunikasi terputus. Kalau rakyat hanya marah, DPR membela diri, masalah tidak akan selesai,” tuturnya.
Lebih lanjut, Idrus mengajak masyarakat dan para wakil rakyat untuk membangun kesadaran kolektif. Ia menggunakan istilah budaya Jawa "kepeneran politik", yakni kemampuan merespons suatu persoalan dengan bijak sebagai jalan menuju “kebenaran substantif” untuk kepentingan rakyat.
Dia mengatakan bahwa dalam agama pun sudah dijelaskan jangan sampai kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil.
Maka dari itu, ia berpendapat kritik publik seharusnya diolah menjadi bahan perbaikan kebijakan, bukan sekadar memperuncing jurang politik.
Di sisi lain, dirinya juga meminta anggota DPR meningkatkan kepekaan terhadap kondisi rakyat.
“Kalau komunikasi diperbaiki, saling menghormati dijaga, saya yakin bangsa ini bisa keluar dari situasi sulit. Jangan ada lagi sikap memaksakan kehendak,” tutur Idrus.
Baca juga: Dasco: Kita hormati hak menyatakan pendapat, kita akan introspeksi
Dengan demikian, dia berharap hubungan antara rakyat dan DPR dapat kembali terjalin secara sehat, sehingga kritik benar-benar menjadi sarana memperkuat demokrasi, bukan memicu kebencian.
Sejalan dengan Idrus, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebelumnya turut meminta publik tidak terjebak pada tuntutan membubarkan DPR.
Melalui podcast di kanal YouTube Mahfud MD Official yang ditayangkan Selasa (26/8), dia menyebut DPR, sekeras apa pun kritik yang diterima, tetap bagian dari sistem demokrasi.
“Semarah-marahnya rakyat, DPR tetap lah instrumen konstitusi. Itu lebih baik daripada membubarkan DPR dan partai politik,” ujar Mahfud.
Mahfud menilai unjuk rasa yang dilakukan merupakan bentuk kekecewaan rakyat. Namun, sebagian masyarakat yang tidak memahami tata cara bernegara melihat pembubaran DPR sebagai jalan pintas, padahal secara hukum itu tidak mungkin dilakukan.
Baca juga: PCO: Demo dijamin UU, tapi anarkisme bukan kebebasan berpendapat
Baca juga: Dasco tegaskan aksi demodijamin UU, tetapi ada caranya
Baca juga: Demo di DPR, Muhaimin minta anggota DPR bijak kelola anggaran
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
