Forum Pimpinan MPR-DPR bahas stabilitas politik dengan Menkopolkam

4 hours ago 2

Negara saat ini membutuhkan pemikiran dari para tokoh bangsa. Ancaman dari dalam dan luar negeri harus diantisipasi dengan pandangan yang jernih dari mereka yang pernah memimpin lembaga negara,”

Jakarta (ANTARA) - Forum Kebangsaan Pimpinan MPR dan DPR 1999–2024 membahas stabilitas politik dan ekonomi nasional saat pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo, sekaligus inisiator forum tersebut, mengatakan dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin, bahwa pertemuan itu turut membahas situasi geopolitik global hingga tatanan komunikasi pemerintah dengan masyarakat.

“Negara saat ini membutuhkan pemikiran dari para tokoh bangsa. Ancaman dari dalam dan luar negeri harus diantisipasi dengan pandangan yang jernih dari mereka yang pernah memimpin lembaga negara,” ucap Bamsoet, sapaan akrabnya.

Menurut dia, diskusi pada Minggu (15/3) malam itu berlangsung hangat dan kritis karena para tokoh yang hadir pernah berada di pusat pengambilan keputusan negara dalam periode berbeda sejak era reformasi.

Pengalaman itu, ucapnya, menyebabkan pandangan yang muncul dalam diskusi tidak sekadar refleksi masa lalu, tetapi juga tawaran solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini.

“Salah satu tugas kita adalah membantu menenangkan rakyat agar tidak terjebak dalam kekhawatiran berlebihan,” tutur Ketua MPR RI periode 2019–2024 dan Ketua DPR RI periode 2017–2019 itu.

Pimpinan MPR dan DPR yang hadir, antara lain, Bamsoet, Sufmi Dasco, Anis Matta, Fahri Hamzah, Ahmad Basarah, Agung Laksono, Sidarto Danusubroto, Marzuki Alie, Lukman Hakim Saifuddin, Melani Leimena Suharli, Ahmad Farhan Hamid, Agus Hermanto, Priyo Budi Santoso, Setya Novanto, Hajriyanto Y. Thohari, dan Achmad Dimyati Natakusumah.

Hadir pula Menkopolkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Mayjen TNI (Purn.) Heri Wiranto, serta Anggota DPR RI Robert Kardinal.

Para tokoh yang hadir menyoroti bahwa dinamika global saat ini semakin kompleks. Persaingan geopolitik antara kekuatan besar dunia seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China membentuk ulang peta kekuatan Indo-Pasifik yang memiliki implikasi langsung bagi Indonesia.

Di saat bersamaan, kondisi fiskal nasional juga menghadapi tekanan akibat meningkatnya kebutuhan belanja negara, mulai dari program pembangunan nasional hingga modernisasi alat utama sistem persenjataan.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir defisit anggaran negara terus berada di kisaran mendekati batas aman 3 persen terhadap produk domestik bruto sehingga pengelolaan fiskal yang hati-hati menjadi sangat penting.

"Ke depan, pemerintah perlu mempertimbangkan menaikkan batas defisit anggaran menjadi di atas 3 persen dari pendapatan domestik bruto agar ruang fiskal menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi situasi ekonomi yang semakin menekan APBN. Kerja sama antar lembaga negara juga sangat diperlukan agar berbagai persoalan rakyat dapat diselesaikan secara cepat dan terkoordinasi,” kata Setya Novanto.

Isu demokrasi dan sistem pemilu juga menjadi perhatian penting dalam pertemuan tersebut. Para peserta menilai kepercayaan publik pada proses demokrasi harus diperkuat melalui penyempurnaan regulasi pemilu serta peningkatan kualitas representasi politik di parlemen.

Berdasarkan data penyelenggara pemilu, partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 mencapai sekitar 81 persen, menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi. Namun, sejumlah kritik publik terhadap mekanisme penyaluran aspirasi politik menunjukkan perlunya perbaikan sistem agar demokrasi semakin substantif.

“Banyak masyarakat merasa aspirasinya belum tergali secara optimal dalam sistem pemilu yang ada sekarang. Karena itu regulasi pemilu perlu dibahas kembali secara serius, baik untuk pemilihan di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Agung Laksono.

Selain persoalan politik elektoral, forum juga menyoroti pentingnya komunikasi publik pemerintah di tengah situasi nasional yang dinilai semakin kompleks. Para tokoh menilai, masyarakat membutuhkan penjelasan yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami mengenai berbagai kebijakan negara.

Tanpa komunikasi yang efektif, menurut forum, kebijakan pemerintah yang sebenarnya baik seringkali disalahartikan dan memicu kegelisahan publik.

“Kondisi negara sedang menghadapi banyak tantangan. Karena itu, masyarakat perlu ditenangkan dengan komunikasi yang baik. Pemerintah memerlukan figur yang mampu menjembatani kebijakan negara dengan pemahaman publik,” kata Marzuki Alie.

Para peserta forum juga mengusulkan agar pemerintah meningkatkan efektivitas fungsi juru bicara presiden. Di tengah derasnya arus informasi digital dan dinamika politik global, masyarakat disebut memerlukan sumber informasi resmi yang mampu memberikan penjelasan secara cepat, terukur, dan menenangkan.

“Pemerintah perlu memiliki juru bicara yang kuat, kredibel, dan mampu menjelaskan kebijakan secara jelas kepada publik. Di tengah derasnya arus informasi dan berbagai spekulasi yang berkembang, kehadiran juru bicara pemerintah sangat penting untuk memberikan penjelasan yang terukur, utuh dan tidak menimbulkan spekulasi di ruang publik,” ujar Melani Leimena Suharli.

Disoroti pula semakin kuatnya pengaruh dinamika geopolitik global terhadap stabilitas ekonomi nasional. Ketegangan di berbagai kawasan, terutama di Timur Tengah dan Eropa Timur, berdampak pada rantai pasok energi, arus perdagangan internasional, hingga pergerakan investasi global.

Situasi ini dipandang menuntut negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk lebih adaptif dalam merumuskan strategi ekonomi dan diplomasi agar tetap mampu menjaga stabilitas fiskal, memperkuat ketahanan energi, serta mempertahankan daya tarik investasi di tengah ketidakpastian global yang terus meningkat.

“Geopolitik global menjadi premis penting yang menentukan jalannya pemerintahan saat ini. Konflik di berbagai kawasan dapat memengaruhi investasi, perdagangan, dan pendapatan negara. Karena itu Indonesia perlu menyesuaikan strategi ekonominya agar mampu bertahan dalam situasi global yang tidak menentu,” ujar Anis Matta.

Ditekankan para tokoh, stabilitas nasional harus dijaga melalui koordinasi yang kuat antar lembaga negara. Sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip check and balances memberikan ruang bagi setiap lembaga negara untuk saling mengawasi dan melengkapi.

“Jumlah pimpinan MPR dan DPR lintas periode yang masih ada saat ini mencapai lebih dari empat puluh orang. Pengalaman mereka merupakan aset penting bagi bangsa. Forum ini diharapkan dapat menjadi ruang untuk menyampaikan saran dan masukan kepada Presiden demi kepentingan negara,” imbuh Ahmad Basarah.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Menkopolkam Djamari menilai forum dialog seperti ini sangat penting bagi pemerintah untuk memperoleh perspektif yang lebih luas dari para tokoh yang pernah berada di pusat kekuasaan negara.

Pemerintah, menurut dia, memerlukan pandangan strategis dari berbagai kalangan agar kebijakan yang diambil mampu merespons dinamika masyarakat secara tepat.

“Forum seperti ini sangat penting bagi pemerintah untuk mendapatkan informasi dan pandangan yang berkembang di masyarakat. Berbagai gagasan dan kritik yang disampaikan para tokoh bangsa akan menjadi bahan berharga bagi pemerintah dalam merumuskan langkah kebijakan ke depan,” ucap Djamari.

Read Entire Article