Beijing (ANTARA) - Menteri Kebudayaan Fadli Zon mendukung usulan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri soal deklarasi "Piagam Masa Depan Bersama" yang menolak hegemoni satu negara terhadap negara lainnya.
"Saya kira kita perlu mengambil peran yang penting di tengah globalisasi dan dunia yang semakin tidak menentu, terutama ketika banyak konflik dan bahkan perang maupun tindakan yang tidak menguntungkan bagi negara-negara berkembang karena ada upaya untuk meneguhkan hegemoni dari negara-negara kuat," kata Fadli Zon kepada ANTARA di Beijing, Jumat.
Fadli Zon menyampaikan hal tersebut pada sela-sela Dialog Peradaban Global di Beijing yang juga dihadiri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.
Pada Kamis (10/7), Megawati Soekarnoputri menyampaikan usulan agar dalam forum tersebut dapat mendorong lahirnya deklarasi "Piagam Masa Depan Bersama" sebagai seruan untuk membangun dunia yang berpijak pada penghormatan antarbangsa.
Artinya, deklarasi tersebut menolak adanya satu dominasi serta menolak segala bentuk hegemoni, eksploitasi dan mengedepankan tanggung jawab kolektif.
"Kita berharap sebenarnya dunia kita ini seharusnya menjadi satu dunia yang bisa kita 'share' bersama untuk berkembang bersama, yang bisa untuk kemaslahatan atau kesejahteraan bersama," tambah Fadli.
Usulan Megawati tersebut, ungkap Fadli, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Saya kira kita termasuk yang selalu berdiri sebagai kekuatan non-blok. Kita tentu ingin mempunyai hubungan yang baik dengan semua, seperti yang selalu disampaikan, satu musuh terlalu banyak, seribu kawan terlalu sedikit," ungkap Fadli.
Baca juga: Dunia butuh keadilan, bukan hegemoni
Piagam Masa Depan Bersama yang disampaikan Megawati saat sesi pleno disebut melengkapi gagasan "Global Civilization Initiative" yang diusung oleh Presiden Xi Jinping pada 15 Maret 2023.
Piagam Masa Depan Bersama tersebut setidaknya memiliki lima nilai universal yang dapat dianut oleh segala bangsa, pertama adalah penghormatan terhadap keberagaman budaya, tapi tidak menutup dialog lintas budaya antarbangsa.
Kedua, penegakan martabat dan kebebasan manusia, termasuk kebebasan beragama, kebebasan ilmiah yang terukur dan kebebasan berekspresi.
Ketiga, pembangunan peradaban yang menyeimbangkan aspek material dan spiritual dengan kedalaman nilai-nilai kemanusiaan universal.
Keempat, membangun tanggung jawab kolektif dalam menjaga bumi dan membangun perdamaian dunia melalui penyelesaian konflik secara damai.
Kelima, penolakan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan serta menolak segala bentuk kekerasan dan ketidakadilan.
Dialog Peradaban Global dengan tema "Menjaga Keberagaman Peradaban Manusia demi Perdamaian dan Pembangunan Dunia" diselenggarakan oleh Komite Sentral Partai Komunis China (PKC) dan dihadiri oleh sekitar 600 perwakilan dari 144 negara.
Baca juga: Xi Jinping serukan lawan hegemoni, unilateralisme, dan proteksionisme
Baca juga: Kepala intel Rusia: Kendali AS terhadap hegemoni global memudar
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
