Parigi, Sulteng (ANTARA) - DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memperbaiki layanan pelaksanaan teknis Makan Gizi Gratis (MBG) guna menghindari kasus keracunan makanan.
"Layanan teknis MBG harus mengacu pada standar operasional prosedur (SOP). Maka SPPG bertanggung jawab atas apa yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan program nasional tersebut," kata Ketua Komisi IV DPRD Parigi Moutong Sutoyo pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait masalah keracunan MBG di Parigi, Senin.
Dalam rapat itu, Komisi IV DPRD menyarankan pemerintah setempat mengintervensi program nasional itu, mulai dari garis koordinasi secara administratif maupun pengawasan lapangan terhadap SPPG.
Langkah itu dilakukan untuk menghindari insiden keracunan makanan pada siswa-siswi, karena sejumlah sekolah di Parigi Moutong mengalami kejadian diduga keracunan makanan setelah mendapat hidangan MBG.
Di Parigi Moutong terdapat dua kasus diduga keracunan makanan dengan 45 siswa terdampak, 18 orang di antaranya siswa Sekolah Dasar Kecil (SDK) Desa Toboli Barat Kecamatan Parigi Utara dan 27 orang lainnya siswa SMP Negeri 2 Taopa Kecamatan Taopa.
"Catatan hasil RDP merekomendasikan kepada enam SPPG menghentikan sementara selama 10 hari layanan MBG di sekolah, sembari memperbaiki sejumlah kelengkapan teknis, salah satunya mengenai ahli gizi di enam SPPG tersebut tidak memiliki lisensi ahli," ujarnya.
Baca juga: Komnas HAM segera umumkan sikap terkait kasus MBG
Baca juga: Pemkot Malang pastikan produksi MBG di SPPG sesuai SOP
Selain itu, Komisi IV DPRD juga meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) melakukan pengawasan dan evaluasi, karena dilaporkan sejumlah dapur SPPG belum memiliki SOP, salah satunya kehigienisan sanitasi termasuk Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
"Kalau SPPG tetap melakukan pelayanan MBG, itu hak mereka. Tetapi kami tetap mengeluarkan rekomendasi untuk penghentian sementara," ucap Sutoyo
Menanggapi hal itu Bupati Parigi Moutong Erwin Burase mengatakan, Pemkab Parigi Moutong masih menunggu hasil uji laboratorium sampel makanan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Palu.
Bupati Parigi Moutong Erwin Burase memberi pernyataan kepada sejumlah pewarta terkait kasus dugaan keracunan MBG. (ANTARA/Moh Ridwan)Ia menjelaskan, Pemkab Parigi Moutong tidak mau berspekulasi terkait insiden dugaan keracunan yang terjadi di daerah itu, karena proses uji labor sedang berlangsung.
"Evaluasi salah satu skema yang tepat dilakukan sebagai bentuk perbaikan apa yang menjadi kekurangan dalam penyelenggaraan program itu di tingkat SPPG," kata dia menuturkan.
Ia menambahkan, tujuan program MBG yakni upaya pemerintah meningkatkan gizi anak supaya tercipta sumber daya manusia (SDM) berkualitas sebagai bagian dari langkah mencerdaskan kehidupan bangsa,
"Di sisi lain membuka peluang ekonomi bagi masyarakat dalam menyerap kebutuhan pangan sebagai bahan baku dasar MBG," kata dia.
Baca juga: Pemkab Madiun libatkan tim kesehatan pantau makanan di SPPG
Baca juga: Disdik Lebak optimalkan pengawasan SPPG cegah keracunan
Pewarta: Mohamad Ridwan
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
