Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Samuel JD Wattimena meminta rincian lokasi pelaksanaan sejumlah program pengembangan pariwisata guna mendukung fungsi pengawasan dan sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah.
"Saya ingin mengetahui secara persis peningkatan kapasitas SDM industri ini dilakukan di daerah-daerah mana. Begitu juga pengembangan desa wisata maupun peningkatan keselamatan berwisata, lokasinya di mana saja," kata Samuel dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Pariwisata yang membahas pelaksanaan program sektor pariwisata tahun 2026, melalui keterangan di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, informasi yang lebih rinci mengenai lokasi program akan membantu anggota DPR dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah sekaligus menyinergikannya dengan kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
Baca juga: Anggota DPR minta Kemenpar petakan daya saing regional Indonesia
Selain program peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) industri pariwisata, Samuel juga meminta penjelasan mengenai pelaksanaan program pengembangan desa wisata dan peningkatan keselamatan berwisata yang menjadi bagian dari agenda pembangunan sektor pariwisata nasional.
Dalam rapat tersebut, dia turut menanyakan mekanisme pelaksanaan tugas pembantuan yang direncanakan menjangkau 38 provinsi, termasuk prosedur yang dapat ditempuh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk memperoleh dukungan program.
Samuel juga menyoroti berbagai insentif sektor pariwisata yang disiapkan pemerintah, seperti diskon transportasi udara, kereta api, angkutan laut, penyeberangan, serta tarif tol pada periode tertentu. Menjelang masa libur sekolah, dia berharap masyarakat di berbagai daerah dapat memperoleh informasi yang memadai terkait akses terhadap program insentif tersebut.
Menanggapi pertanyaan itu, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menjelaskan bahwa pemberian penghargaan bagi desa wisata dilakukan melalui mekanisme pendaftaran dan seleksi yang dilakukan oleh panitia.
"Teman-teman dari desa wisata akan mendaftar, kemudian ada panitia yang melakukan seleksi. Kategorinya mulai dari rintisan, berkembang, maju, hingga mandiri," ujar Ni Luh.
Desa wisata yang terpilih tidak hanya memperoleh penghargaan, tetapi, juga mendapat program pendampingan pada tahun berikutnya untuk mendukung peningkatan kualitas pengelolaan destinasi wisata berbasis masyarakat.
Pendaftaran program penghargaan desa wisata tahun 2026 masih berlangsung. Skema tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pengelolaan desa wisata sekaligus memperkuat daya saing destinasi wisata di berbagai daerah.
Baca juga: Pemerintah buka peluang kerja sama pengembangan pariwisata premium
Baca juga: Kementerian Pariwisata diminta dukung pengembangan pariwisata Toraja
Baca juga: DPR dorong pengembangan pariwisata jadi program nasional lintas sektor
Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
