Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menjadikan pengarusutamaan pemuda (youth mainstreaming) dalam setiap program pemerintah.
"Di negara lain itu, youth mainstreaming yang sudah sering digemborkan di antara kita ini harusnya memang sudah ada peta jalan. Kalau Singapura di bangga-banggakan itu karena utamanya adalah Young Urban Professional," kata Fikri dikutip di Jakarta, Kamis.
Dalam pandangannya, Fikri melihat hal itu penting untuk dilakukan karena pada saat ini peran pemuda di Indonesia terkait dengan pembangunan masih belum optimal. Kondisi itu, berbeda dengan negara lain yang sudah menempatkan generasi muda sebagai subjek utama dalam kebijakan strategis.
Baca juga: Kemenpora usulkan tambahan Rp3,465 triliun untuk tahun anggaran 2026
Hal tersebut telah dia sampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR RI dengan Menpora di Kompleks Parlemen pada Rabu (27/8). Rapat tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemenpora 2026 serta program-program yang akan didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK).
Lebih lanjut, Fikri menegaskan bahwa narasi pembangunan sudah seharusnya dibuat dan diformulasikan oleh pemuda dan Kemenpora memiliki peran sentral dalam memastikan hal itu
Dengan demikian, Fikri pun berharap, program unggulan Presiden saat ini, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) atau program lainnya dapat sepenuhnya dijalankan oleh pemuda.
"Pelakunya adalah anak muda. Narasi itu penting untuk disampaikan dan dibuat formatnya, diformulasikan oleh Kementerian Pemuda Olahraga," kata dia.
Baca juga: Kemenpora tak peroleh DAK untuk GOR dan lapangan bola pada 2026
Berikutnya, Fikri juga menyinggung tentang anggaran Kemenpora yang cenderung kecil. Ia berharap pimpinan Komisi X DPR RI dapat berjuang untuk menaikkan alokasi anggaran, terutama untuk program-program yang melibatkan pemuda.
Fikri meyakini investasi pada pemuda akan memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan bangsa.
Diketahui, dalam konteks kebijakan, pengarusutamaan pemuda berarti memastikan setiap program pemerintah, baik di bidang ekonomi, pendidikan, lingkungan, maupun pembangunan desa, memberi ruang partisipasi dan manfaat bagi generasi muda. Dengan begitu, urusan pemuda tidak hanya menjadi tanggung jawab Kemenpora, tetapi juga diintegrasikan ke seluruh kementerian dan lembaga.
Baca juga: BKSAP DPR dukung pemberdayaan pemuda dalam PUIC-19
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
