DPR ingatkan pentingnya intervensi setelah kelahiran tekan stunting

2 months ago 22

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Ravindra Airlangga mengingatkan pemerintah mengenai pentingnya intervensi gizi pada periode setelah kelahiran sebagai langkah lanjutan untuk menekan angka stunting secara berkelanjutan.

“Apakah ini (intervensi setelah kelahiran) memerlukan komitmen pertemuan berkala dengan ahli gizi? Atau butuh penguatan pada aspek pasokan, suplemen, fortifikasi (penambahan zat gizi pada pangan), dan pengganti replacement (pengganti pangan)? Mengingat pemahaman gizi ini belum merata,” kata Ravindra dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut juga dia sampaikan untuk menanggapi penurunan angka prevalensi stunting nasional menjadi 19,8 persen pada 2024. Pada 2023, angka prevalensi stunting nasional adalah sebesar 21, 5 persen.

Ia mengatakan langkah intervensi gizi seperti penguatan edukasi dan upaya memastikan konsumsi pangan bergizi di tengah masyarakat bernilai penting untuk dilakukan untuk menurunkan kembali angka prevalensi stunting di 2025.

Ia juga menyoroti penurunan tertinggi secara presentase terjadi di Jawa Barat, yaitu sebesar 5,8 persen.

Ravindra pun menyampaikan bahwa Komisi IX DPR berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang mendukung penguatan intervensi gizi secara menyeluruh agar penurunan angka stunting dapat tercapai secara berkelanjutan di seluruh daerah.

Baca juga: Mendukbangga: MBG untuk ibu hamil hingga balita satu-satunya di dunia

Sebelumnya, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN telah memprioritaskan menangani 1,4 juta keluarga risiko stunting di desil 1 atau kelompok rumah tangga miskin yang menempati 10 persen terbawah dalam tingkat kesejahteraan secara nasional.

"Berdasarkan sistem informasi keluarga, dari 42 juta pasangan usia subur, ada 8,6 juta keluarga risiko stunting di desil 1 (miskin) sebanyak 1,4 juta, ini menjadi prioritas," kata Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (1/7).

Wihaji juga mengemukakan pentingnya melibatkan tokoh agama, tokoh adat, maupun tokoh masyarakat dalam rangka penurunan angka stunting, mengingat di daerah, masyarakat sebagian besar masih lebih mendengarkan atau mempercayai para tokoh tersebut.

Baca juga: Kemendukbangga: Anggaran kontrasepsi 2025 hanya cukup sampai September

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article
Rakyat news | | | |