Lampung Utara (ANTARA) - Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) La Ode Umar Bonte meminta pemerintah daerah (pemda) di Provinsi Lampung lebih memperhatikan situasi tata niaga komoditas di daerahnya.
"Permasalahan terbesar sektor pertanian Indonesia adalah sirkulasi tata niaganya yang kurang baik. Bagaimana petani mau berproduksi kalau situasi perniagaan kurang sehat, contohnya terjadi di komoditas ubi kayu di Lampung, maka ini perlu diperbaiki," ujar La Ode Umar Bonte, di Lampung Utara, Rabu.
Ia mengatakan dalam memperbaiki situasi tata niaga komoditas di daerah, membutuhkan peran aktif dari pemerintah daerah.
"Gubernur atau bupati saya yakin mereka belum evaluasi dan awasi tata niaga ini, salah satunya masalah timbangan dan uji kadar pati ubi kayu di pabrik. Jadi melalui kesempatan ini DPD RI meminta daerah segera efektif melakukan pengawasan terhadap tata niaga komoditas daerah dengan baik dan rinci," katanya.
Dia menjelaskan pemerintah daerah sebagai perpanjangan pemerintah pusat harus hadir dalam segala proses pasar dan tata niaga komoditas unggulan tersebut. Bila abai, maka akan merugikan masyarakat dan permasalahan tidak kunjung usai.
"Hari ini Menteri Pertanian sudah menugaskan tim untuk melakukan investigasi selama tiga hari. Untuk mengevaluasi pabrik dan petani, semua harus berjalan dengan efektif. Sebab kinerja menteri yang baik ini harus didukung oleh kepala daerah. Kepala daerah harus mau kerja sama dengan semua pihak seperti dengan DPD RI, jangan semua jalan sendiri ini agar petani dan pengusaha di daerah terbantu," ujar dia pula.
Ia melanjutkan pihaknya akan terus memantau proses tata niaga komoditas di Provinsi Lampung khususnya untuk komoditas ubi kayu, sekaligus melihat tindakan serta kepedulian pemerintah daerah atas situasi yang terjadi.
"Kalau pemerintah daerah tidak peduli, kami akan terus turun untuk melihat kondisi langsung dan memberikan evaluasi terbuka kepada masyarakat. Dan setelah tim investigasi Kementerian Pertanian memberikan hasil investigasi mereka nanti pun kami akan beri rekomendasi lanjutan," katanya lagi.
Menurut dia, saat ini sudah saatnya Indonesia mencapai swasembada pangan, dengan dukungan kinerja para kepala daerah dan pemerintah daerah yang peduli dan mau bekerjasama dengan berbagai pihak dalam mengelola komoditas yang ada di daerahnya masing-masing.
"Kami siap membantu, sebab DPD RI ini dibentuk negara untuk mewakili pemerintah daerah di pusat, kalau mereka tidak mau bekerjasama maka tidak ada yang diwakili," ujar dia pula.
Baca juga: Peneliti: Benahi tata niaga guna atasi permasalahan komoditas gula
Baca juga: Pemerintah akan benahi tata niaga bawang
Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
