Jakarta (ANTARA) - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mencanangkan program Senator Peduli Ketahanan Pangan sebagai upaya memperkuat ketersediaan pangan nasional yang menjadi bagian dari program strategis untuk mengakselerasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan kedaulatan pangan yang berkelanjutan.
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan isu mendasar yang harus dijawab negara karena pangan bukan sekadar komoditas, melainkan fondasi kualitas sumber daya manusia, stabilitas sosial, hingga daya tahan ekonomi bangsa. Program itu pun diawali dengan penanaman bibit jagung di berbagai daerah.
"Ini berangkat dari kepentingan masyarakat daerah tentang ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Aspirasi itu kami serap dan kemudian diwujudkan dalam gerakan nasional," kata Sultan di Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan pangan adalah fondasi kemandirian bangsa, dan DPD RI berkewajiban menghadirkan solusi.
Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, menurut dia, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai agenda strategis jangka panjang.
Hal itu sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang menekankan transformasi ekonomi berbasis produktivitas dan penguatan sistem pangan.
Baca juga: DPD RI kawal program sawah baru Presiden untuk wujudkan Astacita
Menurut dia, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya swasembada pangan dalam program Astacita. Pada cita kedua, pemerintah menargetkan kemandirian bangsa melalui ketahanan pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi hijau dan biru.
Dia menilai tantangan global seperti perubahan iklim, inflasi harga pangan, hingga kerentanan distribusi menjadi alasan kuat untuk program ini harus segera dijalankan.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan beras atau jagung, tetapi juga bagaimana kita mampu menghadapi guncangan global. Latar belakang inilah yang mendorong DPD RI menginisiasi gerakan ini,” tutur Wakil Gubernur Bengkulu 2013-2015 ini.
Dia menjelaskan program Senator Peduli Ketahanan Pangan bertepatan dengan HUT Ke-21 DPD RI. Dia memastikan bahwa program itu dirancang tidak berhenti pada seremoni, melainkan bergerak ke arah implementasi konkret,
Dalam program itu, menurut dia, DPD RI juga bekerja sama dengan Kementerian Pertanian. Pada tahap awal, program difokuskan di empat provinsi percontohan, yakni Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Tengah.
“Tujuan utama program ini adalah agar masyarakat di daerah tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen pangan yang berdaya saing. Kami ingin menjadikan Bengkulu sebagai contoh bagaimana daerah bisa menjadi penopang ketahanan pangan nasional,” kata dia.
Program ini, menurut dia, akan diperluas secara bertahap hingga 2029 dengan target replikasi di seluruh provinsi. DPD RI berkomitmen menjadikan isu pangan sebagai tema lintas kegiatan kelembagaan, baik dalam forum resmi maupun kunjungan kerja senator.
Baca juga: Wakil Ketua DPD RI dukung transformasi pertanian demi ketahanan pangan
Baca juga: Kemenhut-DPD RI sepakati sinergi program kehutanan 2025-2026
Baca juga: Anggota DPD usulkan Jateng selatan jadi daerah khusus penyangga pangan
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
