Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan entry meeting pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Tahun 2025 pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sekaligus sebagai Bendahara Umum Negara (BUN), Kementerian Koperasi (Kemenkop), serta Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM).
“Kegiatan ini menandai dimulainya pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tahun 2025 pada masing-masing entitas sebagai bagian dari pelaksanaan mandat konstitusional BPK,” kata Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Daniel Lumban Tobing, dalam keterangan resmi, Jakarta, Selasa.
Anggota II BPK menyampaikan bahwa pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.
Dia menerangkan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Kementerian/Lembaga Tahun 2025 dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca juga: BPK tekankan urgensi padankan data subsidi dan kompensasi dengan DTSEN
Di hadapan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dia menegaskan, kepatuhan pihaknya terhadap pedoman Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
Hal itu sesuai Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 dan Kode Etik BPK sesuai Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018.
"Kami mengharapkan komitmen, komunikasi, dan koordinasi yang efektif dari para Menteri beserta jajaran, agar pemeriksaan ini dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu, sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara," ucap Daniel.
Pemeriksaan atas LK Tahun 2025 pada masing-masing kementerian dilaksanakan dengan jadwal yang telah ditetapkan pada masing-masing entitas.
Baca juga: BPK: Fokus pemeriksaan LK Kemendag mencakup sejumlah area strategis
Hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai bentuk pertanggungjawaban BPK dalam mendukung terwujudnya tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
