Surabaya (ANTARA) - Di satu balai rukun warga (RW) di Kota Surabaya, seorang lansia yang selama ini kesulitan mengurus berbagai layanan digital, kini dibantu seorang pendamping untuk mengakses sistem perlindungan sosial berbasis digital.
Tidak ada lagi tumpukan berkas yang harus dibawa dari satu kantor ke kantor lain. Wajahnya dipindai, data kependudukannya diverifikasi, lalu sistem mulai bekerja menilai kelayakannya sebagai penerima bantuan.
Gambaran sederhana itu sesungguhnya merepresentasikan perubahan besar dalam tata kelola kesejahteraan sosial di Indonesia. Kota Surabaya yang ditunjuk pemerintah pusat sebagai salah satu dari 42 daerah percontohan Program Perlindungan Sosial Digital Terintegrasi atau Perlinsos Digital sedang memasuki babak baru dalam penyaluran bantuan sosial.
Selama bertahun-tahun, persoalan bantuan sosial bukan hanya soal jumlah anggaran, melainkan ketepatan sasaran. Keluhan tentang warga mampu yang menerima bantuan, sementara keluarga rentan justru terlewat, hampir selalu muncul setiap kali penyaluran bantuan dilakukan. Tidak jarang pula muncul ketegangan sosial akibat tudingan pilih kasih kepada ketua RT, RW, maupun perangkat kelurahan.
Dalam konteks itulah Perlinsos Digital hadir. Sistem ini mengandalkan integrasi data kependudukan digital dengan berbagai lembaga negara untuk memverifikasi kondisi sosial ekonomi warga secara lebih objektif. Surabaya tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga laboratorium kebijakan yang akan menentukan sejauh mana digitalisasi mampu memperbaiki wajah perlindungan sosial di Indonesia.
Namun, sebagaimana setiap transformasi besar, peluang selalu berjalan beriringan dengan tantangan.
Data objektif
Salah satu daya tarik utama Perlinsos Digital adalah upayanya memindahkan proses penentuan penerima bantuan dari ruang subjektivitas menuju ruang berbasis data.
Selama ini, verifikasi penerima bantuan sering mengandalkan survei lapangan dan usulan dari tingkat bawah. Mekanisme tersebut penting karena memahami kondisi riil masyarakat, tetapi juga memiliki keterbatasan.
Mobilitas ekonomi warga yang sangat cepat membuat data mudah usang. Seseorang yang tahun lalu tergolong miskin bisa jadi telah memiliki usaha yang berkembang. Sebaliknya, warga yang kehilangan pekerjaan belum tentu langsung masuk dalam daftar penerima bantuan.
Perlinsos Digital mencoba menjawab persoalan itu melalui integrasi data lintas lembaga. Data kependudukan, kepemilikan kendaraan, kepesertaan jaminan sosial, hingga informasi lain yang relevan dapat digunakan untuk memotret kondisi sosial ekonomi seseorang secara lebih komprehensif.
Di atas kertas, pendekatan ini menjanjikan akurasi yang lebih baik. Negara tidak lagi hanya melihat warga berdasarkan formulir yang diisi, melainkan melalui rekam data yang saling terhubung.
Bagi Surabaya, langkah ini sejalan dengan upaya membangun pemerintahan berbasis data yang selama beberapa tahun terakhir terus diperkuat. Infrastruktur internet yang telah menjangkau hampir seluruh RW serta keberadaan lebih dari 12 ribu agen pendamping menunjukkan bahwa kota ini tidak sekadar mengejar digitalisasi simbolik, tetapi juga berusaha membangun ekosistem pendukungnya.
Jika berhasil, Perlinsos Digital dapat menjadi fondasi penting bagi kebijakan kesejahteraan yang lebih presisi. Bantuan tidak lagi sekadar disalurkan kepada kelompok tertentu secara umum, melainkan kepada individu yang benar-benar membutuhkan berdasarkan kondisi terkini.
Jurang digital
Meski demikian, digitalisasi bukanlah obat mujarab yang otomatis menyelesaikan semua persoalan.
Salah satu tantangan terbesar justru muncul dari fakta bahwa kelompok penerima bantuan sosial sering kali merupakan kelompok yang paling rentan terhadap kesenjangan digital. Lansia, warga berpendidikan rendah, penyandang disabilitas, maupun masyarakat yang tidak memiliki perangkat memadai berpotensi mengalami hambatan dalam mengakses sistem baru.
Karena itu, keputusan Surabaya menyiapkan lebih dari 12 ribu agen pendamping menjadi aspek yang sangat penting. Digitalisasi layanan publik tidak boleh berubah menjadi digitalisasi hambatan.
Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa transformasi digital yang berhasil selalu menggabungkan teknologi dengan sentuhan manusia. Sistem boleh canggih, tetapi pendampingan tetap diperlukan agar tidak ada warga yang tertinggal.
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
