Jakarta (ANTARA) - Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengungkapkan, menjalin koalisi perdagangan dengan negara lain dapat menjadi solusi dalam menghadapi kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
"Pemerintah harus menegosiasikan dan saya rasa salah satu jalannya adalah berkoalisi dengan negara lain," ujar Nailul Huda saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.
Menjalin koalisi dan kemitraan perdagangan dengan kelompok BRICS atau memperkuat hubungan bilateral dan multilateral dengan negara-negara anggota ASEAN bisa menjadi langkah awal untuk bersama-sama menghadapi kebijakan tarif resiprokal Trump.
"BRICS bisa menjadi salah pintu masuk, atau bilateral dengan negara yang mempunyai komoditas yang sama, seperti Malaysia untuk crude palm oil (CPO)," katanya.
Dirinya juga menyampaikan bahwa perundingan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait hal ini dapat menjadi solusi untuk bisa menurunkan tarif perdagangan Indonesia ke AS.
"Perundingan menjadi salah satu solusi untuk bisa menurunkan tarif perdagangan Indonesia ke AS," katanya.
Sebagai informasi, Pemerintah Indonesia mempersiapkan sejumlah paket negosiasi yang akan dibawa ke perundingan untuk menghadapi kebijakan tarif timbal balik atau resiprokal AS di Washington D.C.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai, jalur diplomasi dipilih sebagai solusi yang saling menguntungkan tanpa mengambil langkah retaliasi terhadap kebijakan tarif resiprokal tersebut.
Namun Pemerintah Indonesia akan melakukan pertemuan lebih dulu dengan pimpinan negara-negara ASEAN pada 10 April 2025 untuk menyamakan sikap.
Dalam pertemuannya dengan pelaku usaha, Pemerintah Indonesia menyatakan telah menyiapkan beberapa paket negosiasi.
Pertama, Indonesia bakal mengajukan revitalisasi perjanjian kerja sama perdagangan dan investasi atau Trade & Investment Framework Agreement (TIFA).
Kedua, Pemerintah akan memberikan proposal deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian, evaluasi terkait pelarangan dan pembatasan barang-barang ekspor maupun impor AS.
Solusi ketiga yang coba dibawa Indonesia yaitu meningkatkan impor dan investasi dari AS lewat pembelian migas. Kemudian keempat, Pemerintah menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal melalui beberapa strategi seperti penurunan bea masuk, PPh impor, atau PPN impor untuk mendorong impor dari AS serta menjaga daya saing ekspor ke AS.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
