Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Rizki Aulia Natakusumah mengatakan pihaknya bakal berkonsultasi dengan Pimpinan DPR RI terkait kesepakatan dari Presiden Prabowo Subianto dan para partai politik untuk memoratorium dinas luar negeri bagi Anggota DPR.
Menurut dia, BURT DPR juga akan menindaklanjuti instruksi tersebut, karena fraksi partainya juga sudah meminta agar DPR lebih sensitif atas kehendak dan aspirasi dari rakyat.
"Yang ikut di istana kan Pimpinan DPR, jadi selanjutnya nanti kita akan konsultasi," kata Rizki di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.
Selain itu, dia juga belum bisa memastikan bahwa Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan masih menerima gaji dan tunjangan atau tidak. Menurut dia, hal itu merupakan urusan dari internal fraksi partai masing-masing.
"Urusan rumah tangga yang saya bidangi kan urusan rumah tangga DPR bukan internal. Jadi mohon ditanyakan ke internal partai masing-masing," katanya.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto, dalam pernyataan bersama ketua umum partai politik di parlemen, bersepakat menghapus besaran tunjangan anggota DPR RI serta menerapkan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Hal itu disampaikan Kepala Negara di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8), sebagai respons atas aspirasi publik terkait dinamika demonstrasi di berbagai daerah.
"Beberapa kebijakan DPR RI sudah disepakati untuk dicabut, termasuk besaran tunjangan anggota DPR RI dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," katanya.
Baca juga: Prabowo dan parpol sepakat hapus tunjangan DPR serta moratorium kunker
Baca juga: Wamendagri: Pemerintah belum berencana buka moratorium daerah otonomi
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
