Bandung (ANTARA) - Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna resmi menakhodai Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) untuk periode 2024-2029, menggantikan kepemimpinan Khoirudin.
Buky resmi memimpin ADPSI setelah terpilih dalam rangkaian Musyawarah Nasional I ADPSI dan Asosiasi Sekretariat DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) di Bandung, secara aklamasi Selasa ini.
"Tadi pemilihan Ketua Umum itu berlangsung secara aklamasi. Saya yang diberi amanah, diberi kepercayaan dan dipilih menjadi Ketua Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih kepada semua peserta Munas, karena ini tentu saja sebuah amanah yang harus saya laksanakan sebaik-baiknya," kata Buky di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Selasa.
Buky menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antar-DPRD provinsi di Indonesia dan siap mengemban amanah tersebut, seraya menekankan pentingnya lembaga ini dalam menjembatani kepentingan pusat dan daerah, guna menciptakan pembangunan yang berkeadilan.
"Dalam acara Munas, kita tahu bahwa daerah-daerah seluruh provinsi di Indonesia ini memiliki berbagai macam masalah yang sebetulnya masih membutuhkan perhatian dari pemerintah pusat. Jadi saya kira nanti kita akan terus menyuarakan sehingga di Indonesia ini terjadi pembangunan yang berkeadilan di seluruh provinsi di Indonesia," ucapnya.
Buky menekankan Munas ini bukan sekadar forum pemilihan, melainkan cerminan dari dinamika kelembagaan yang sehat serta momentum strategis untuk memperkenalkan Jawa Barat sebagai provinsi percontohan dalam tata kelola legislatif.
"Munas ini merupakan wujud nyata dari internal kelembagaan yang sehat. Lebih dari itu, menjadi kesempatan untuk memperkuat pendidikan legislatif di tingkat provinsi," ujarnya.
Dalam Munas I ADPSI-ASDEPSI ini, kata Buky, dimunculkan juga isu-isu yang kelak akan menjadi rekomendasi dari aspirasi di daerahnya untuk disuarakan ke pemerintah pusat, seperti usulan otonomi daerah baru, transfer ke daerah yang harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti jumlah penduduk, juga potensi sumber daya alam bagi yang penduduknya sedikit.
"Jadi saya kira ini kebijakan-kebijakan yang lebih berkeadilan itu memang nanti kita akan melalui kajian-kajian yang lebih komperhensif lah," katanya.
Namun berbagai rekomendasi tersebut, belum akan dimatangkan, tapi dikaji lagi melalui rapat kerja yang akan didahului komunikasi dengan beberapa kementerian dan pimpinan di DPR.
"Kalau Raker bisa tahun ini atau tahun depan. Tapi kepengurusan kami harus diperkenalkan ke pemerintah pusat, menteri terkait, kemudian juga tentu saja ke DPR RI karena kita juga butuh support atas hal-hal yang kita ajukan," ucapnya.
Hari Selasa ini juga, Buky mengatakan kepengurusan ADPSI untuk periode 2024-2029 sudah terbentuk dari Wakil Ketua Umum, Sekjen, Bendahara, sampai keanggotaan di bawahnya dari berbagai daerah di Indonesia.
Dengan beragamnya daerah dan latar belakang politik, Buky mengatakan untuk menyatukan orkestrasi tersebut pihaknya mengedepankan kepentingan masyarakat.
"Satu ya catatannya bahwa kami bekerja untuk rakyat. Itu saja mengikat kebersamaannya. Jadi warna politik perahu berbagai rupa, tapi kita akan berujung pada satu hal yang sama yaitu untuk kesejahteraan masyarakat," ucap Buky menambahkan.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025
