Jakarta (ANTARA) - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat capaian universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsosnaker).
Sekretaris BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa upaya itu guna memperkuat perlindungan bagi pekerja serta mencegah munculnya kelompok masyarakat miskin ekstrem baru.
Noudy saat membuka Focus Group Discussion bertajuk Urgensi dan Strategi Percepatan Capaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Aula Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Selasa, mengemukakan bahwa penduduk miskin ekstrem di Indonesia pada bulan Maret 2024 masih 0,83 persen.
"Oleh karena itu, penting bagi kita mendorong peningkatan universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan melalui strategi kebijakan yang tepat," kata Noudy.
Untuk itu, BSKDN bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengunjungi Provinsi Sulawesi Utara untuk merumuskan strategi kebijakan guna meningkatkan capaian universal coverage jamsosnaker di daerah.
Ia lantas menyebutkan sejumlah tantangan dalam pencapaian universal coverage jamsosnaker, beberapa di antaranya terkait dengan belum optimal dukungan regulasi, keterbatasan anggaran daerah, dan minim kolaborasi antarpemangku kepentingan.
Selain itu, dia menilai kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan juga masih rendah.
Baca juga: BSKDN Kemendagri dan BPJS-Naker berkolaborasi lindungi pekerja rentan
Baca juga: BSKDN dorong ASN tetap produktif usai purnatugas
Pemerintah, lanjut Noudy, sebetulnya telah mengeluarkan regulasi untuk mendorong pencapaian universal coverage jamsosnaker seperti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
"Aturan ini perlu segera ditindaklanjuti oleh daerah," ujarnya.
Oleh sebab itu, Noudy berharap ada penguatan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan kebijakan yang sinkron dan implementatif terkait dengan jamsosnaker.
Sekretaris BSKDN Kemendagri ini mengimbau pemerintah daerah membangun kemitraan dengan dunia usaha sehingga dana corporate social responsibility (CSR) dapat untuk mengongkosi kepesertaan jamsosnaker bagi masyarakat miskin dan pekerja rentan.
“Kami juga mendorong agar data BPJS Ketenagakerjaan dapat terintegrasi dengan sistem administrasi desa untuk mempercepat verifikasi kepesertaan, sekaligus meningkatkan akurasi dan efisiensi layanan," jelas Noudy.
Dalam kesempatan yang sama, Noudy memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jambi karena daerah ini dapat meningkatkan universal coverage jamsosnaker bagi masyarakat miskin ekstrem dan pekerja rentan melalui skema pembiayaan bantuan keuangan bersifat khusus (BKBK) yang dialokasikan kepada desa dan kelurahan.
Dikatakan pula bahwa inovasi ini dinilai baik dan dapat ditiru oleh pemerintah daerah lainnya.
Ia mengatakan bahwa BSKDN tengah menyiapkan studi kelayakan untuk mereplikasi model BKBK Jambi ke provinsi lain dan pendampingan teknis.
"Harapan kami agar implementasi jamsosnaker ini dapat terus berlanjut dan efektif secara nasional," pungkasnya.
Baca juga: Kepala BSKDN tekankan sinergisitas pemerintah pusat-daerah saat retret
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025
