Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2025 mencapai 75,90 sebagai bukti keberhasilan berbagai program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa program pemerintah dari segala aspek khususnya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi berujung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang terus membaik.
“Jadi capaian IPM 2025 ini menjadi bukti keberhasilan berbagai program pemerintah yang menekankan pada pembangunan manusia berkelanjutan, termasuk di wilayah timur Indonesia yang selama ini tertinggal dalam indikator sosial-ekonomi,” kata dia, didampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Amalia menjelaskan, berdasarkan data BPS, dua provinsi mengalami kenaikan kategori IPM, yakni Kepulauan Riau (Kepri) yang naik dari kategori tinggi menjadi sangat tinggi, dan Papua Barat yang meningkat dari sedang menjadi tinggi.
Baca juga: BPS: Penerima bansos pengganti terbanyak ada di Pulau Jawa
BPS mengkonfirmasi dengan begitu sekarang sudah ada tiga provinsi dengan IPM tertinggi setelah, Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang seluruhnya masuk kategori sangat tinggi.
“Kepri kini masuk dalam kategori sangat tinggi, sementara Papua Barat juga mengalami graduasi dari sedang menjadi tinggi. Ini menunjukkan pemerataan pembangunan manusia mulai terlihat,” ujarnya.
Menurut dia, peningkatan IPM nasional didorong oleh kenaikan rata-rata lama sekolah dan usia harapan hidup, yang kini mencapai 74,4 tahun, serta peningkatan pengeluaran per kapita disesuaikan dibandingkan tahun lalu.
“Tiga pilar utama, pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran per kapita, mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Ini menandakan kualitas hidup masyarakat Indonesia semakin membaik,” kata Amalia.
Baca juga: BPS: Indeks Pembangunan Manusia tahun 2025 capai 75,90
Amalia menegaskan, perbaikan IPM di wilayah timur seperti Papua Barat menunjukkan dampak nyata dari kebijakan afirmatif pemerintah yang menekankan kesetaraan pembangunan antardaerah.
Ia menilai perbaikan ini bukan hanya angka, tetapi juga cerminan meningkatnya kualitas hidup masyarakat Indonesia secara menyeluruh, termasuk di daerah-daerah yang selama ini tertinggal.
Baca juga: BGN-BPS kerja sama ukur keberhasilan MBG terhadap pertumbuhan ekonomi
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
