Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan bahwa pihaknya memiliki peran strategis dalam memastikan tata kelola program Sekolah Rakyat ini berjalan akuntabel, efisien dan tepat sasaran.
“Asal kita semua terbuka, semua ada jalan, jadi kami akan dampingi semua. Saya kira program ini memang sangat mulia, jadi patutlah kita dukung. Pak Menteri tidak usah khawatir, kami dengan jajaran akan selalu siap mendukung,” katanya saat Kementerian Sosial menggelar Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, dikutip di Jakarta, Senin.
Dalam kesempatan tersebut, pembahasan seputar sarana prasarana dan infrastruktur jaringan sekolah rakyat, sebuah program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto demi memutus mata rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf serta dihadiri oleh sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait.
Baca juga: Menteri PU pastikan renovasi Sekolah Rakyat Tahap I selesai pada Juli
Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang di dalamnya termasuk penyelenggaraan sekolah rakyat, dibentuk struktur yang melibatkan banyak kementerian/lembaga sebagai dukungan teknis program ini.
“Jadi ada tim pengarah, ada tim pembina, ada penanggung jawab operasional, dan ada tim pengawas, ada tim pelaksana. Di samping itu, kami ada (pula) tim ahli,” ujar Saifullah.
Dalam hal ini, BPKP memainkan peran sebagai Satgas Pengawasan dan Penganggaran.
“Ada juga Satgas Pengawasan dan Penganggaran, yang Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Yusuf Ateh yang membantu mengawasi, mengawal kami sejak awal,” ungkap Mensos.
Baca juga: Pemerintah jamin internet di Sekolah Rakyat agar anak muda terkoneksi
Tahap pertama program ini ditargetkan pada 63 titik lokasi yang akan mulai beroperasi pada bulan Juli 2025.
Seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat diharapkan dapat bersinergi secara optimal dalam mendukung pelaksanaan program sekolah rakyat ini.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
