Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan komitmen untuk mengawal prioritas nasional (PN) pembangunan manusia demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Melalui sinergi, keunggulan, profesionalisme, empati, dan kekompakan, Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditjen PKN) III bertekad untuk menjalankan misi BPK yang bermartabat dan bermanfaat, serta menjadi teladan dalam mengawal pembangunan manusia di Indonesia,” kata Anggota III BPK Akhsanul Khaq dalam agenda kick off meeting pemeriksaan tematik nasional "Pembangunan Manusia”, dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Kamis.
Dalam kesempatan tersebut, dia menerangkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan BPK bersifat kepatuhan dan menggunakan pendekatan audit berbasis strategis (strategic based audit approach) dengan memperhatikan isu-isu strategis dan dampak konkret bagi masyarakat.
Pemeriksaan ini akan terfokus pada tiga program prioritas yang terintegrasi, mencakup tata kelola sistem register sosial ekonomi, perlindungan sosial adaptif dan inklusif, serta peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan.
Baca juga: Anggota DPR tekankan sinergi lintas sektor sukseskan program CKG-MBG
Program-program prioritas yang bakal dikawal dan diawasi BPK meliputi peningkatan mutu pendidikan, pemberian makan bergizi gratis di sekolah, penguatan pendidikan vokasi, pengendalian penyakit endemik, hingga perlindungan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan lansia.
"BPK akan bersinergi dengan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah guna memastikan pemerataan layanan, ketepatan sasaran, serta optimalisasi anggaran negara demi terwujudnya Indeks Modal Manusia (IMM) yang ditargetkan akan terus meningkat pada tahun 2025," ungkap Akhsanul Khaq.
Untuk mendukung pemeriksaan ini, lanjutnya, BPK akan bekerja sama dengan berbagai entitas pemerintah, termasuk kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial, serta Pemerintah Daerah.
Dengan mengedepankan sinergi, komunikasi, dan solusi berbasis data, pihaknya optimis dapat mengawal langkah pemerintah menuju transformasi sosial untuk mewujudkan manusia Indonesia unggul pada 2045.
Baca juga: Bappenas: Penguatan koneksi global harus sejalan dengan Indonesia Emas
"BPK bermartabat dan bermanfaat harus menjadi leading by example dalam pemeriksaan keuangan negara," ucapnya.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
