Gorontalo (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo mencatat sebanyak 15.531 jiwa dari 6.100 kepala keluarga (KK) di tiga kabupaten terdampak kekeringan dan mengalami krisis air bersih.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Gorontalo Hifny Tegela mengatakan pihaknya terus mengintensifkan distribusi air bersih ke wilayah terdampak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
"Data dampak kekeringan terus mengalami perkembangan seiring hasil pendataan di lapangan. Hingga saat ini tercatat sebanyak 15.531 jiwa dan 6.100 KK terdampak di tiga kabupaten," kata Hifny di Gorontalo, Senin.
Ia mengatakan BPBD bersama pemerintah kabupaten dan pemangku kepentingan lainnya terus menyalurkan air bersih secara bertahap dengan memprioritaskan desa yang mengalami penurunan debit sumber air serta wilayah dengan akses air bersih yang semakin terbatas.
Baca juga: Gorontalo siaga darurat kekeringan dan karhutla di empat kabupaten
Menurut dia, asesmen lapangan dilakukan secara berkala untuk memperbarui data dan memastikan bantuan disalurkan sesuai tingkat kebutuhan masyarakat di setiap wilayah terdampak.
Selain distribusi air bersih, BPBD juga memantau perkembangan cuaca dan potensi kekeringan bersama instansi terkait. Hasil pemantauan tersebut menjadi dasar dalam menentukan prioritas penanganan, sekaligus mempercepat respons jika terjadi perluasan wilayah terdampak.
Hifny mengatakan penanganan kekeringan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, tidak hanya oleh BPBD, tetapi juga pemerintah daerah, perangkat daerah, dunia usaha, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.
"Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal, terutama dalam memastikan kebutuhan air bersih tetap terpenuhi selama musim kemarau," ujarnya.
Baca juga: BPBD: Sebanyak 28.222 jiwa di Banyumas terdampak kekeringan
Pewarta: Faradila Alim
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
