Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan sistem digitalisasi data bantuan bencana melalui satu pintu informasi guna meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan dan menghindari tumpang tindih di lapangan.
Permintaan tersebut disampaikan Atalia dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR bersama Kepala BNPB Suharyanto di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa, dengan menyoroti pentingnya keterbukaan dan kemudahan akses informasi kebencanaan bagi masyarakat dan relawan.
Atalia mencontohkan pengalaman penanganan bencana di Cianjur, Jawa Barat, dimana ketiadaan sistem informasi terpusat menyebabkan relawan dan masyarakat kebingungan menentukan jenis bantuan yang dibutuhkan, sehingga terjadi penumpukan bantuan yang tidak sesuai kebutuhan.
“Akibat tidak adanya informasi satu pintu, ada lokasi yang justru menerima bantuan berlebih seperti pakaian, sementara kebutuhan pokok lain seperti beras, telur, dan logistik dapur tidak terpenuhi,” kata dia.
Baca juga: Pasha Ungu nilai BNPB perlu bertransformasi jadi kementerian bencana
Atalia menilai digitalisasi data bantuan bencana memungkinkan masyarakat mengetahui kondisi riil di lokasi terdampak, termasuk jenis bantuan yang paling dibutuhkan, sehingga bantuan yang diberikan menjadi tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat bagi penyintas.
Selain itu dia menekankan pentingnya sistem digital untuk mencatat dan mengapresiasi setiap bentuk bantuan yang masuk, baik dalam bentuk barang, tenaga, maupun dukungan moral, agar kepedulian masyarakat tetap terjaga dan dihargai.
"Bisa di akses oleh masyarakat, gitu ya, di sebuah platform. Masyarakat bisa tahu sebetulnya kondisi seperti apa, data juga terbuka, gitu ya. Karena terdata para relawan dan pemberi bantuan juga bisa diberi apresiasi," ujarnya.
Baca juga: Banggar minta Menkeu-BNPB atasi dana bencana TNI yang masih swadaya
Atalia bersama para peserta dalam rapat yang dipimpin Ansori Siregar selaku Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu juga menilai diperlukan dukungan atau penambahan anggaran kepada BNPB sehingga bisa lebih maksimal melaksanakan tugas penanggulangan kebencanaan, tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan.
Sementara itu Kepala BNPB Suharyanto menerima saran dan masukan dari para peserta rapat, sekaligus mengapresiasi dukungan yang diberikan dengan harapan semua program kerja kebencanaan bisa berjalan dengan lebih baik.
BNPB dalam kesempatan itu memaparkan mengajukan penambahan anggaran senilai Rp936 miliar untuk Tahun Anggaran (TA) 2026. Anggaran tersebut dibutuhkan untuk penguatan teknis penanggulangan kebencanaan nasional, termasuk Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (Pusdatin) BNPB.
"Kami sudah melaporkan kepada Menteri Sekretaris Negara bahwa perlunya BNPB mendapat anggaran rutin Rp936 miliar," katanya.
Baca juga: BNPB maksimalkan anggaran Rp956,67 miliar untuk ketahanan bencana
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
