Beijing (ANTARA) - Pemerintah China meminta agar negara yang menunggak iuran wajib kepada PBB dapat segera menyelesaikan kewajibannya terhadap organisasi internasional tersebut.
"Kami mendesak negara terkait untuk segera membayar iuran keanggotaan PBB dan kontribusi pemeliharaan perdamaian, serta secara sungguh-sungguh melaksanakan kewajiban sesuai dengan Piagam PBB," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Selasa.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berisiko mengalami "keruntuhan keuangan" karena negara-negara anggota tidak membayar iuran mereka dengan rekor tunggakan sebesar 1,568 miliar dolar AS atau lebih dari dua kali lipat jumlah tahun sebelumnya.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengatakan bahwa negara-negara anggota tidak membayar iuran kepada badan dunia sehingga PBB menghadapi krisis keuangan yang "semakin dalam dan mengancam pelaksanaan program". PBB disebut akan kehabisan dana pada Juli 2026.
China, kata Lin Jian, secara konsisten memenuhi kewajiban keuangan kepada PBB, membayar iuran keanggotaan serta kontribusi pemeliharaan perdamaian secara penuh dan tepat waktu, serta melalui tindakan nyata mendukung PBB dan multilateralisme.
"Penunggakan dan penolakan pembayaran iuran keanggotaan dalam jumlah besar serta kontribusi pemeliharaan perdamaian oleh suatu negara besar merupakan penyebab mendasar PBB jatuh ke dalam kesulitan keuangan yang serius," ungkap Lin Jian tanpa menyebut siapa negara besar yang dimaksud.
Lin Jian mengatakan mayoritas negara anggota, termasuk China, serta Sekretariat PBB menyatakan keprihatinan serius terhadap hal ini.
Guterres pun menulis surat pada Kamis (29/1) kepada semua 193 negara anggota bahwa mereka harus memenuhi pembayaran wajib mereka atau merombak aturan keuangan organisasi untuk menghindari keruntuhan.
Kondisi tersebut terjadi setelah kontributor dana terbesar PBB yaitu Amerika Serikat menolak untuk membayar anggaran reguler, anggaran pasukan penjaga perdamaian dan menarik diri dari beberapa badan yang disebutnya sebagai "pemborosan uang pembayar pajak". Beberapa anggota PBB lain juga menunggak atau menolak untuk membayar.
Meskipun Majelis Umum PBB menyetujui perubahan sebagian dalam sistem keuangannya pada akhir 2025, organisasi tersebut masih menghadapi krisis kas besar yang diperparah oleh aturan yang membuat mereka harus mengembalikan uang yang tidak pernah mereka terima.
Guterres menulis dalam suratnya bahwa PBB telah menghadapi krisis keuangan di masa lalu, tetapi situasi saat ini "sangat berbeda".
"Keputusan untuk tidak menghormati kontribusi wajib yang membiayai sebagian besar anggaran reguler yang disetujui kini telah diumumkan secara resmi," kata Guterres tanpa menyebutkan anggota tertentu.
Ia mengatakan "integritas seluruh sistem" bergantung pada kepatuhan negara-negara terhadap kewajiban mereka berdasarkan piagam PBB untuk membayar "kontribusi wajib" mereka dan menyebut sebanyak 77 persen dari total utan telah dibayarkan pada 2025.
Guterres mengatakan aturan bahwa PBB harus mengembalikan uang yang tidak terpakai untuk program-program tertentu kepada anggota jika tidak dapat melaksanakan anggaran tapi hal itu menciptakan beban ganda karena PBB malah diminta untuk mengembalikan uang yang tidak pernah ada.
Akibatnya, PBB sekarang mengembalikan jutaan dolar yang sebenarnya belum pernah mereka miliki. Bulan Januari 2025 saja, sebagai bagian dari penilaian tahun 2026, kami terpaksa mengembalikan 227 juta dolar AS dari dana yang belum kami kumpulkan.
“Intinya jelas, entah semua negara anggota menghormati kewajiban mereka untuk membayar penuh dan tepat waktu atau negara-negara anggota harus secara fundamental merombak aturan keuangan PBB untuk mencegah keruntuhan keuangan yang akan segera terjadi," tulis Guterres.
AS adalah penyumbang terbesar PBB yaitu sebesar 22 persen, tetapi Presiden Donald Trump mengatakan bahwa AS tidak memenuhi "potensi besarnya" dan mengkritik PBB karena gagal mendukung upaya perdamaian yang dipimpin AS. AS tidak membayar kontribusinya dalam anggaran reguler PBB pada 2025 dan hanya menawarkan 30 persen dari pendanaan yang diharapkan untuk operasi perdamaian PBB.
Kemudian pada bulan Januari, Trump menarik kontribusinya dari puluhan organisasi internasional, termasuk 31 badan PBB termasuk UNESCO, WHO, Dewan HAM PBB dengan alasan untuk "mengakhiri pendanaan dan keterlibatan pembayar pajak Amerika dalam entitas yang memajukan agenda globalis di atas prioritas AS".
Pada akhir Desember 2025, AS menjanjikan pendanaan sebesar 2 miliar dolar AS untuk program kemanusiaan PBB sambil memperingatkan bahwa organisasi internasional tersebut harus "beradaptasi atau mati".
AS diketahui menunggak sekitar 2,2 miliar dolar AS yang berasal dari iuran tahunan pada 2025 dan 2026 ditambah dengan pembayara untuk misi perdamaian dan pengadilan internasional. Iuran tahunan PBB bersifat wajib dan ditetapkan berdasarkan produk domestik bruto suatu negara, dan negara anggota dapat dicabut hak suaranya di PBB bila tidak membayar.
Negara-negara lain, seperti Inggris dan Jerman, juga telah mengumumkan pengurangan signifikan dalam bantuan luar negeri, yang pasti akan berdampak pada pekerjaan PBB.
Sebagai upaya untuk menghemat uang, di markas besar PBB di Jenewa, eskalator pun sering dimatikan dan pemanas ruangan dikecilkan.
Sementara di kantor Badan Hak Asasi Manusia PBB memperingatkan bahwa pelanggaran HAM serius kini akan tidak terdokumentasi karena kekurangan dana untuk mengerahkan penyelidik. Di masa lalu, bukti mereka telah mengarah pada penuntutan atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Di Afghanistan, yang memiliki salah satu tingkat kematian ibu tertinggi di dunia, Dana Kependudukan PBB (UNFPA) terpaksa menutup klinik ibu dan bayi. Sementara itu, Program Pangan Dunia (FAO) terpaksa mengurangi jatah makanan untuk pengungsi yang melarikan diri dari konflik di Sudan.
Baca juga: China-Rusia tegaskan kedekatan untuk hadapi tantangan keamanan
Baca juga: Utusan China menyerukan gencatan senjata yang langgeng di Gaza
Baca juga: China tolak usulan Dewan Perdamaian Gaza buatan Trump gantikan PBB
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
