Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Kejuruan Kimia Persatuan Insinyur Indonesia (BKK-PII) Sripeni Inten Cahyani meminta pemerintah untuk lebih melindungi dan menghidupkan industri eksisting nasional, khususnya di sektor strategis seperti kimia dan petrokimia.
Menurut Sripeni, saat ini diperlukan kebijakan jangka pendek untuk melindungi industri eksisting agar mampu bertahan dan tumbuh sehingga menghindarkan PHK karyawan yang akan berdampak pada menurunnya kemampuan konsumsi masyarakat.
“Diharapkan dukungan pemerintah agar industri eksisting mampu melakukan upgrade teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan sehingga meningkatkan daya saing produksinya secara global serta meningkatkan kapasitas produksinya,” kata Sripeni dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.
Dia juga menyoroti bahaya laten dari praktik impor yang dibiarkan tanpa kontrol. Dalam jangka panjang, hal ini tidak hanya menggerus daya saing, tetapi juga membuat Indonesia semakin tergantung pada produk luar.
Oleh karena itu, rencana pemerintah untuk menaikkan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk produk partially oriented yarn-drawn textured yarn (POY-DTY) dinilai merupakan langkah tepat.
Ia menekankan, produksi lokal yang kuat akan mendorong proyek-proyek industri seperti pabrik petrokimia dan kilang untuk naik status dari tahap perencanaan atau penjajakan awal (prometer) menjadi komersial.
Jika sudah mencapai tahap tersebut, proyek tersebut mulai memberikan dampak nyata pada ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, hingga pengurangan defisit neraca perdagangan.
Secara paralel, pemerintah juga didorong untuk mengajak investor baru yang bisa memperkuat rantai nilai industri nasional. Hal ini termasuk investasi di sektor hilirisasi industri kimia berbasis sawit, mineral, dan migas dengan tujuan utama substitusi impor serta menghasilkan produk-produk bernilai tambah untuk kebutuhan rantai pasok industri lanjutan.
Sripeni pun menyebut bahwa Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menunjukkan komitmen dengan mendukung pengendalian impor ilegal dan mendorong penerapan instrumen perlindungan seperti safeguard dan antidumping.
Langkah administratif juga sudah dilakukan dengan menyurati Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian agar langkah-langkah tersebut diimplementasikan lebih efektif.
Namun, menurut dia, dukungan semacam itu harus ditindaklanjuti dengan kebijakan tegas dan koordinasi lintas kementerian agar industri nasional tidak hanya bertahan, tetapi bisa tumbuh dan bersaing secara global.
Ia berharap seluruh pemangku kebijakan dapat bersinergi dalam menjaga keberlangsungan industri nasional.
“Kalau tidak ada keberpihakan, maka kita akan selamanya menjadi pasar, bukan produsen. Ini soal kedaulatan, bukan sekadar ekonomi,” tuturnya.
Baca juga: Kemenperin: Sektor kimia punya peran strategis capai ekonomi 8 persen
Baca juga: BKKPII kumpulkan insinyur kimia bahas soal industri hijau
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025
