Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memandang ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global yang kembali meningkat mengharuskan penguatan respons dan sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.
Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa ketidakpastian global kembali meningkat pasca re-eskalasi intensitas perang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran pada awal Juli 2026.
“Lalu lintas di Selat Hormuz kembali terhambat sehingga mengganggu produksi dan rantai pasok perdagangan antarnegara, serta harga minyak dan berbagai komoditas dunia berbalik naik,” kata Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI secara daring di Jakarta, Rabu.
Prospek pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2026 diperkirakan tetap lemah sebesar 3 persen dan inflasi global meningkat menjadi sekitar 4,5 persen. Kebijakan moneter global menjadi lebih ketat sebagai respons terhadap makin tingginya tekanan inflasi tersebut.
Suku bunga kebijakan moneter AS atau Fed Funds Rate diperkirakan naik lebih awal pada triwulan IV 2026.
Imbal hasil (yield) US Treasury juga naik tinggi ke level 4,56 persen untuk tenor 10 tahun dan 4,18 persen untuk tenor 2 tahun pada 20 Juli 2026, dan diperkirakan meningkat lagi didorong oleh melebarnya defisit fiskal AS.
Di pasar keuangan global, aliran modal keluar dari negara emerging market beralih ke pasar keuangan AS dan aset yang memberikan imbal hasil tinggi dan aman (safe haven assets), sehingga mendorong penguatan mata uang dolar AS terhadap mata uang negara maju (DXY) dan negara berkembang (ADXY).
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga baik, ditopang oleh permintaan domestik.
Baca juga: BI putuskan suku bunga acuan tetap 5,75 persen pada RDG Juli 2026
Baca juga: Ekonom: BI-Rate perlu tetap 5,75 persen demi kehati-hatian
Perkembangan pada triwulan II 2026 menunjukkan konsumsi pemerintah tumbuh tinggi, ditopang berlanjutnya realisasi program-program prioritas serta percepatan belanja pemerintah, terutama pemberian gaji ke-13 bagi ASN dan penyaluran bantuan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Konsumsi rumah tangga terjaga, didorong berbagai stimulus pemerintah, seperti bantuan pangan, potongan tarif transportasi, serta program makan dan pelatihan vokasi nasional.
Investasi terutama didukung oleh investasi bangunan terkait realisasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), di tengah investasi swasta yang perlu terus ditingkatkan.
Dari eksternal, kinerja ekspor perlu terus diperkuat guna memanfaatkan tingginya harga komoditas dunia di tengah melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi global.
Secara sektoral, pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan, konstruksi, transportasi, dan pergudangan tetap baik, sejalan dengan realisasi program-program pemerintah.
Ke depan, implementasi berbagai program prioritas pemerintah untuk mendorong sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dari permintaan domestik dan memperkuat struktur pertumbuhan ekonomi akan terus dioptimalkan.
Sejalan dengan itu, BI juga terus memperkuat bauran kebijakan melalui kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang bersinergi erat dengan kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas dengan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
“Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 tetap baik, berada dalam kisaran 4,9 persen sampai dengan 5,7 persen,” kata Perry.
Baca juga: BI catat transaksi JCFF 2026 capai Rp92,45 miliar
Baca juga: Survei BI: Penyaluran kredit baru meningkat pada triwulan II 2026
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
