Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai bahwa wacana pemotongan gaji pejabat seperti Anggota DPR RI, menteri, hingga wakil menteri, adalah cara dari Presiden Prabowo Subianto untuk membangkitkan sense of crisis atau kepekaan terhadap potensi krisis.
Artinya, dia mengatakan bahwa wacana itu merupakan sinyal bagi seluruh pihak untuk menghadapi potensi krisis akibat dinamika global karena peperangan di Timur Tengah.
"Kita menyadari bahwa dinamika ekonomi terutama pascaperang di Timur Tengah itu tidak mudah, dan karena itu efisiensi menjadi kebutuhan kita semua," kata Rifqinizamy di Jakarta, Rabu.
Namun, dia mengatakan bahwa saat ini bukan hanya pemotongan gaji yang diperlukan, melainkan juga mengefektifkan dan mengefisienkan sejumlah anggaran yang ada di pemerintahan.
Selain itu, dia mengatakan bahwa pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran itu memiliki output dan outcome yang jelas untuk kegiatan-kegiatan pembangunan. Karena itu, dia menilai wacana pemotongan gaji tersebut sangat positif.
Untuk itu, dia menilai bahwa wacana kebijakan tersebut tidak memerlukan revisi undang-undang karena itu adalah hal teknis pemerintahan.
"Cukup pada level peraturan di bawah undang-undang apakah itu peraturan Presiden atau bahkan hanya cukup peraturan Menteri Keuangan," kata dia.
Yang terpenting, menurut dia, semua anggaran itu perlu dikelola dengan baik, transparan, dengan akuntabel. Dia mengingatkan agar efisiensi itu harus menyasar pada pos-pos yang tepat.
"Jangan sampai efisiensi itu justru memperlambat semangat dan pelayanan publik kepada masyarakat," kata dia.
Baca juga: Legislator sebut tata kelola pemerintah daerah harus diperkuat
Baca juga: Komisi II DPR: 'Parliamentary treshold' dibutuhkan agar parpol sehat
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
