Nabire (ANTARA) - Kepolisian Republik Indonesia telah mendapat izin membangun 10 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah guna mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Nabire Marsel Asyerem di Nabire, Rabu, mengatakan dapur 3T pertama telah dibangun oleh Polres Nabire di Distrik Napan yang merupakan wilayah pulau terpisah dari pusat Kota Nabire.
Baca juga: Dinkes Nabire terbitkan SLHS untuk dua SPPG
“Hari ini Polres Nabire telah melakukan peletakan batu pertama SPPG Polri di wilayah 3T Distrik Napan Kabupaten Nabire,” katanya.
Ia menjelaskan untuk menjangkau wilayah kategori 3T, BGN memetakan kebutuhan sebanyak 49 titik dapur SPPG. Dari jumlah tersebut, Polri telah mengambil peran membangun 10 unit dapur.
Menurutnya, program MBG dapat berjalan maksimal di Nabire jika 49 dapur SPPG terbangun di wilayah 3T dan 22 dapur untuk wilayah perkotaan.
Untuk wilayah perkotaan, saat ini 12 dapur SPPG sudah aktif dan 10 lainnya sedang dalam proses pembangunan.
BGN mengenal dua jenis dapur SPPG, yakni dapur aglomerasi atau mandiri yang disiapkan masyarakat, serta dapur 3T yang dibangun di daerah terpencil dan pinggiran menggunakan aset pemerintah daerah maupun TNI-Polri.
“Di kampung-kampung itu tersedia lahan milik pemda, pemerintah distrik, desa, Polsek, pos polisi, maupun TNI yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan dapur,” ujarnya.
Ia berharap pembangunan 49 titik dapur SPPG 3T di Nabire dapat melibatkan orang asli Papua (OAP), sehingga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.
Baca juga: BGN dan NTB prioritaskan penyaluran MBG di wilayah 3T
Baca juga: KPAI minta pemerintah prioritaskan wilayah 3T dalam MBG 2026
Ia menambahkan standar kapasitas dapur berbeda antara wilayah perkotaan dan 3T. Untuk dapur mandiri maksimal melayani 2.500 porsi, sedangkan dapur 3T maksimal 1.000 porsi makanan.
BGN menargetkan keberadaan dapur SPPG di Nabire mampu menjangkau seluruh anak sekolah serta kelompok sasaran 3B (ibu hamil, ibu menyusui dan balita), baik di wilayah perkotaan maupun daerah 3T.
Bahkan, apabila dalam satu kampung hanya terdapat sedikit penerima manfaat, layanan tetap diberikan melalui pembangunan dapur.
“Kalau satu kampung di wilayah 3T hanya ada 6-10 orang penerima manfaat, tetap dilayani dan tetap dibuat dapur,” katanya.
Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
