Jakarta (ANTARA) - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menyebut pembangunan dapur dan disewakan kepada BGN menjadi salah satu solusi untuk masalah kurangnya satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di wilayah Jakarta.
Nanik mengatakan jumlah SPPG di wilayah Jakarta cukup sedikit jika dibandingkan dengan daerah di luar Pulau Jawa. Menurutnya, hal ini dikarenakan masalah harga tanah yang tinggi,
"Kita akan perlakukan seperti di wilayah 3T atau wilayah terpencil, di mana nanti ada yang membangun dapur dan disewa langsung oleh BGN," kata Nanik ditemui usai melakukan rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
Ia menyampaikan kemungkinan pemerintah akan mencari investor untuk disewa oleh BGN.
Pemerintah akan terus berupaya dapur-dapur MBG tetap ada agar anak-anak di Indonesia bisa mendapatkan pemenuhan gizi gratis.
"Jadi mungkin ada investor yang membangun kemudian disewa oleh BGN. Tapi kan intinya enggak ada satu anak pun yang tidak bisa menerima MBG kan. Jadi pasti kita cari jalan lah supaya ada, tetap ada dapur itu," terangnya.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp41,3 triliun per 18 November 2025, atau sebesar 58,2 persen dari total pagu anggaran yang ditetapkan senilai Rp71 triliun.
Program ini telah menjangkau sebanyak 41,9 juta penerima, dengan sebanyak 15.369 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
“Untuk realisasi anggaran, sudah direalisasikan anggaran Rp41,3 triliun, artinya sekitar 58 persen dari alokasi APBN sebesar Rp71 triliun,” ujar Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi November 2025, di Jakarta, Kamis.
Suahazil mengatakan masih terdapat senilai Rp30 triliun yang dapat dialokasikan bagi program MBG pada bulan November dan Desember 2025.
Berdasarkan sebaran wilayah, Pulau Jawa menjadi penerima manfaat terbesar dengan 25,68 juta orang, disusul oleh Sumatera sebanyak 8,6 juta orang, Sulawesi sebanyak 2,74 juta orang, Bali-Nusa Tenggara sebanyak 2,15 juta orang, Kalimantan 1,70 juta orang, serta Maluku-Papua sebanyak 0,69 juta orang.
Adapun, program MBG telah berhasil menyerap sebanyak 556.735 tenaga kerja per 18 November 2025.
Menjelang akhir tahun, pemerintah telah mempercepat realisasi program MBG, yang telah meningkat dua kali lipat mencapai Rp41,3 triliun per 18 November 2025, dibandingkan realisasi sebesar Rp20,6 triliun atau 29 persen dari pagu dan menjangkau 31,2 juta penerima per 3 Oktober 2025.
Baca juga: BGN perkuat kemandirian pangan untuk redam inflasi
Baca juga: BGN: Anggaran Rp20 triliun dari Danantara untuk biayai peternak ayam
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Fathur Rochman
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
