Jayapura (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyiagakan 3.331 petugas pengawas selama proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua yang tersebar di sembilan kabupaten/kota, sebagai upaya memastikan proses tersebut berjalan jujur, adil, dan transparan.
Ketua Bawaslu Papua Hardin Halidin di Jayapura, Selasa, mengatakan tugas para pengawas tersebut mulai dari distribusi logistik hingga proses pemungutan suara.
“Dengan menyiagakan 3.331 petugas maka kami siap mengawal PSU dengan maksimal,” katanya.
Menurut Hardin, pada petugas tersebut telah dibekali pemahaman tentang potensi pelanggaran dan cara penanganan sehingga pihaknya yakin bahwa proses PSU di Provinsi Papua ini akan berjalan lancar pada Rabu (6/8).
“Kami mengajak masyarakat Papua untuk menggunakan hak pilihnya secara bijak dan tidak tergoda oleh tawaran uang atau materi dari pihak manapun,” ujarnya.
Dia menjelaskan untuk itu pihaknya mengingatkan agar masyarakat dapat memilih sesuai hati nurani dan jangan membiarkan suara itu kosong karena demokrasi yang sehat lahir dari partisipasi yang jujur dan berdaulat.
“Menurut kami politik uang masih menjadi salah satu kerawanan tertinggi dalam pelaksanaan pilkada oleh sebab itu Bawaslu mengingatkan kepada seluruh peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua untuk tidak melakukan kegiatan tersebut,” katanya lagi.
Dia menambahkan untuk itu pihaknya meminta para kandidat dan tim sukses untuk menjaga integritas dan tidak mencederai proses demokrasi dengan praktik transaksional.
“Kami mengingatkan semua pihak agar tidak melakukan politik uang. Masa tenang adalah waktu bagi masyarakat untuk merenung dan menentukan pilihan secara bebas, bukan dipengaruhi oleh iming-iming materi,” ujarnya lagi.
Baca juga: Bawaslu tingkatkan patroli cegah politik uang pada PSU Barito Utara
Baca juga: Wamendagri: Jadikan PSU Papua teladan dalam berdemokrasi
Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
