Jakarta (ANTARA) - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengusulkan agar paket kebijakan stimulus ekonomi untuk Program Bantuan Pangan berupa beras total 10 kg periode Oktober-November 2025, dapat ditambah dengan minyak goreng sebanyak 2 liter, disetujui Menteri Keuangan (Menkeu).
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan telah melakukan konsultasi dengan para pimpinan DPR RI terkait usulan tersebut, dan akan menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 apabila usulan tersebut disetujui.
“Kami barusan berlima (Banggar) berkonsultasi dengan pimpinan DPR, permintaan langsung dari pimpinan DPR. Agar stimulus yang Rp16,23 triliun, khusus untuk yang 10 kg beras, tidak cukup 10 kg beras, mohon per bulan ditambah minyak goreng 2 liter, kalau itu sepakat posturnya sepakat,” ujar Said dalam Rapat Kerja bersama Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Bappenas, di Gedung DPR RI di Jakarta, Kamis.
Said mengungkapkan, awalnya Banggar DPR RI menginginkan tambahan minyak sebanyak 5 liter untuk dibagikan bersama dengan bantuan beras 10 kg, namun, tidak jadi karena perhitungannya tidak akan sesuai dengan maksud dari bantuan awal yang digelontorkan pemerintah.
Menanggapi usulan Banggar DPR RI tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesanggupannya apabila bantuan beras 20 kg ditambah dengan minyak goreng 2 liter.
"Kalau tambah 2 liter (minyak goreng), saya pikir kami sanggup," ujar Menkeu Purbaya.
Ia menjelaskan, program Bantuan Pangan berupa beras total 10 kilo gram (kg) periode Oktober-November 2025 tersebut masih percobaan, dan apabila kurang akan ditambahkan pada periode setelahnya.
Sebagai informasi, pemerintah akan memberlakukan Paket Kebijakan Stimulus Ekonomi pada 2025, yang terdiri dari delapan program akselerasi ekonomi 2025 empat program berlanjut pada 2026, dan lima program andalan pemerintah untuk menyerap tenaga kerja.
Untuk 8 Program Akselerasi 2025, terdapat program Bantuan Pangan periode Oktober-November 2025 dengan bantuan berupa 10 kg beras per bulan.
"Nanti kita evaluasi untuk bulan berikutnya Desember, itu diperlukan dana sebesar Rp7 triliun," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Baca juga: Pemerintah terbitkan delapan program paket ekonomi, termasuk bantuan pangan
Baca juga: Banggar DPR dan pemerintah setujui postur terbaru RAPBN 2026
Baca juga: Komisi XI DPR setujui anggaran Kemenkeu senilai Rp52,02 triliun
Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
