Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, arah strategi kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2026 pada penguatan ketahanan nasional secara menyeluruh.
“Pada saat kita tidak mampu dan tidak akan mengontrol kondisi global, maka ketahanan nasional harus ditingkatkan,” ujarnya dalam Sidang Paripurna DPR ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Jakarta, Selasa.
Fokus utama diarahkan pada pencapaian swasembada pangan, swasembada energi, peningkatan kualitas pendidikan, percepatan industrialisasi nasional, dan pencapaian.
Hal itu dinilai akan menjadi fondasi untuk memperkuat pertahanan dan ketahanan nasional di era dunia semakin multipolar dan tak dapat diprediksi.
Baca juga: Kebijakan fiskal 2026 di tengah fragmentasi global
Pemerintah meyakini bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar untuk mewujudkan ketahanan nasional.
Peranan pemerintah dianggap sangat vital, tetapi tidak satu-satunya, karena pelaku ekonomi, terutama sektor privat, tetap penting.
Adapun intervensi pemerintah diperlukan secara proporsional, khususnya untuk mengoreksi kegagalan pasar dan mewujudkan keadilan, kesejahteraan rakyat, serta keadilan sosial.
“Prinsip utama yang mendasari adalah the greatest good for the greatest many, yakni kebijakan pemerintah harus mampu menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyak mungkin rakyat,” ungkap Menkeu.
Baca juga: Prabowo kumpulkan menteri bahas kebijakan fiskal 2026
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berupaya menghindari jebakan kekuasaan oleh segelintir kepentingan, memastikan pertumbuhan ekonomi nasional dapat berdampak secara nyata, dan peningkatan kesejahteraan dapat makin merata.
Sebagai negara yang menganut sistem ekonomi terbuka, Presiden Prabowo disebut mengingatkan agar Indonesia terus berpegang pada prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Prinsip ini memberikan konsekuensi pada posisi Indonesia di dalam konstelasi global yang semakin terfragmentasi.
Secara konsisten, Presiden dinyatakan menyuarakan posisi Indonesia sebagai negara non-blok, menjunjung tinggi kedaulatan nasional, dan tak berpihak pada kutub kekuatan manapun.
Panduan dari Presiden Prabowo dinilai sangat relevan dan penting ketika situasi geo-ekonomi dan geopolitik kian menegang, terfragmentasi, dan multipolar.
Dengan latar belakang situasi tersebut, dia menerangkan bahwa kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2026 dirancang untuk mampu meredam gejolak global, sekaligus mengakselerasi transformasi Indonesia secara struktural yang diarahkan pada delapan agenda prioritas Presiden.
Mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), mewujudkan pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pemberdayaan desa, koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), lalu pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.
Menkeu menegaskan bahwa kebijakan fiskal 2026 diarahkan guna memperkuat kualitas belanja, optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi, serta pengelolaan pembiayaan yang hati-hati dan berkelanjutan.
“Prinsip efisiensi dan efektivitas menjadi roh utama di dalam alokasi anggaran 2026,” ungkap Sri Mulyani.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
