Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengajak semua pemangku kepentingan (stakeholders) bersinergi untuk mengatasi ketidaksesuaian (mismatch) antara talenta tenaga kerja yang tersedia dengan kemampuan (skill) kerja yang dibutuhkan.
Ia mengatakan, saat ini banyak lulusan yang tidak dapat terserap oleh pasar tenaga kerja karena pendidikan yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan skill yang disyaratkan oleh pemberi kerja.
“Pemerintah harus bekerja sama dengan pelaku industri untuk mengatasi permasalahan ini. Jadi, kami di APINDO membuka sejumlah sekolah kejuruan (pendidikan vokasi) di area industri,” ujar Shinta Widjaja Kamdani di Jakarta, Selasa.
Ia menuturkan bahwa permasalahan utama ketenagakerjaan di Indonesia adalah rendahnya kualitas dan keterampilan tenaga kerja, dengan hanya 12 persen tenaga kerja yang menempuh pendidikan tinggi, sementara sebagian besar lainnya merupakan lulusan pendidikan dasar.
Baca juga: Menaker Dorong Masyarakat Miliki Keterampilan Agroforestri Tanpa Merusak Eksosistem Hutan
Ia menyatakan kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar tenaga kerja Indonesia bekerja pada sektor padat karya yang membutuhkan keterampilan rendah.
Dengan demikian, ia menilai tantangan besar yang dihadapi Indonesia adalah menciptakan lapangan kerja berkualitas di tengah transformasi industri yang semakin cepat.
Shinta mengatakan bahwa investasi yang masuk ke Indonesia kini cenderung bergeser dari industri padat karya menuju industri padat modal, sehingga penyerapan tenaga kerja menurun.
Penurunan penyerapan tenaga kerja tersebut, menurutnya, meningkatkan jumlah pekerja sektor informal yang tidak memiliki jaminan pendapatan dan perlindungan sosial.
Baca juga: 8 keterampilan wajib mahasiswa agar siap ke dunia kerja era digital
Pihaknya pun mendorong sinergi antara semua pemangku kepentingan untuk membuka lebih banyak lapangan pekerjaan serta mendukung pengembangan kewirausahaan berkualitas agar masyarakat juga dapat ikut menciptakan kesempatan kerja bagi sesama.
Selain itu, diperlukan pula pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling) bagi para pekerja agar siap menghadapi masa depan yang semakin digital dan kompetitif.
“Kita tidak bisa membiarkan dunia usaha berjalan sendiri. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang mendukung, seperti insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam pelatihan tenaga kerja,” imbuh Shinta.
Baca juga: Fenomena "job hugging", tren baru di pasar tenaga kerja saat ini
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
