APBD Perubahan Jatim 2026 prioritaskan pelayanan publik-infrastruktur

Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur memprioritaskan penguatan sektor pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026.

"Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk memperkuat program prioritas yang berdampak langsung terhadap masyarakat, mulai dari pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, ketahanan pangan, pengendalian inflasi, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik," kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur di Surabaya, Senin.

Khofifah mengatakan total belanja daerah meningkat menjadi Rp29,86 triliun atau bertambah Rp2,64 triliun dibandingkan APBD murni.

Kenaikan tersebut didukung pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3,38 triliun yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pada sektor infrastruktur, alokasi anggaran melalui urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mencapai Rp2,10 triliun.

Anggaran tersebut difokuskan untuk meningkatkan kemantapan jalan provinsi, perbaikan fasilitas publik, serta normalisasi sungai.

Secara keseluruhan, belanja fungsi infrastruktur mencapai Rp8,27 triliun atau 32,90 persen dari total belanja APBD di luar belanja transfer.

Sementara itu, belanja fungsi pendidikan dialokasikan sebesar Rp9,53 triliun atau 31,93 persen dari total belanja daerah.

Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk penambahan beasiswa bagi 50 ribu siswa dari keluarga kurang mampu serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.

Di sektor kesehatan, Pemprov Jatim mengalokasikan Rp6,18 triliun atau 24,29 persen dari total belanja.

Dana tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat layanan kesehatan, termasuk penambahan pelayanan kesehatan bergerak dan peningkatan fasilitas kesehatan.

Dari sisi pendapatan, Pemprov Jatim menargetkan pendapatan daerah meningkat menjadi Rp26,49 triliun atau naik Rp183,77 miliar.

Kenaikan tersebut ditopang optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari retribusi BLUD dan insentif pemerintah pusat atas keberhasilan Jawa Timur menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

Meski APBD-P 2026 mencatat defisit Rp3,37 triliun, Khofifah memastikan kebutuhan pembiayaan tersebut akan ditutup melalui SiLPA 2025.

Selain itu, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp9,17 miliar dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada PT SMI.