Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XII DPR RI Yulisman mengatakan transformasi energi bukan hanya soal pengurangan emisi, melainkan peluang besar untuk menciptakan nilai tambah dan memperluas lapangan kerja di tanah air.
“Transformasi energi bukan hanya soal pengurangan emisi, tetapi peluang besar untuk menciptakan nilai tambah dan memperluas lapangan kerja,” kata Yulisman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Mengutip Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kata dia, pengembangan energi bersih dan hilirisasi dapat menciptakan 6,2 juta lapangan kerja baru dan menarik investasi hingga Rp1.682 triliun dalam sepuluh tahun ke depan.
Untuk itu, dia menggarisbawahi sektor energi diproyeksikan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia.
Dia pun menegaskan dukungan Komisi XII DPR RI terhadap kebijakan percepatan investasi energi melalui regulasi yang pro-bisnis, insentif fiskal yang tepat, dan pengawasan berbasis transparansi.
Menurut dia, tren global menuju energi hijau juga merupakan momentum emas bagi Indonesia untuk menarik minat investor internasional.
“Dengan potensi energi terbarukan yang mencapai 3.600 gigawatt, kita harus memastikan roadmap ini berjalan tepat waktu agar Indonesia menjadi pemain utama di Asia Tenggara,” ujarnya.
Dia lantas memaparkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang diatur melalui Perpres Nomor 22 Tahun 2017 yang menetapkan target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) untuk mengatur pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk tahun 2025-2035.
"Sinkronisasi implementasi antara RUEN dan RUKN dinilai krusial agar transisi energi berjalan terukur," ucapnya.
Dia menyinggung pula target pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 5,3 GW dan PLTA 10 GW pada 2030 untuk memperkuat ekosistem energi bersih.
Dia menilai langkah tersebut juga mendukung pengembangan industri baterai kendaraan listrik, yang diproyeksikan menjadi salah satu penopang hilirisasi dan pengurangan impor energi.
“Jika eksekusi proyek dilakukan tepat waktu, Indonesia tidak hanya memenuhi target EBT, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan menciptakan dampak ekonomi yang inklusif,” tuturnya.
Terakhir, dia menekankan perlunya insentif fiskal, kepastian hukum, dan penguatan infrastruktur untuk menciptakan iklim investasi yang kompetitif.
“Pemerintah harus memastikan roadmap ini jelas dan implementasinya terukur, sehingga manfaat ekonomi dan lapangan kerja segera dirasakan masyarakat,” kata dia.
Baca juga: Anggota DPR apresiasi pemerintah-PLN wujudkan ketahanan energi di 3T
Baca juga: Anggota DPR dorong RUU Ketenagalistrikan perkuat ekosistem EBT
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
