Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mengingatkan ego sektoral dalam industri petrokimia harus dihapuskan agar industri tersebut bisa menjadi fondasi utama sektor manufaktur nasional.
Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, Novita menerangkan bahwa industri petrokimia bersama dengan industri logam maupun baja sering dijadikan sebagai benchmark kemajuan suatu negara karena merupakan basis bagi industri manufaktur.
"Keberadaan Industri petrokimia merupakan salah satu pilar industri nasional yang perlu dikembangkan melalui penguatan struktur hulu hingga produk hilir untuk dapat memenuhi kebutuhan domestik berupa pangan, sandang, dan papan," katanya dalam kunjungan kerja ke PT Chandra Asri Pacific, Banten.
Namun, Novita masih menemukan banyaknya persoalan mendasar, salah satunya adanya ego sektoral antarkementerian yang menghambat integrasi kebijakan.
"Salah satu contoh kebutuhan penting bagi proses produksi adalah pasokan gas. Jika Kementerian Perindustrian dan kementerian terkait migas tidak satu irama, ujung-ujungnya yang dirugikan masyarakat. Industri tidak jalan, PHK meningkat, daya beli menurun, dan UMKM ikut terdampak," tuturnya.
Novita pun mendorong pemerintah untuk segera menyatukan visi dalam memperkuat hilirisasi industri dan mengedepankan kepentingan rakyat.
"Hilirisasi harus benar-benar matang dengan dukungan insentif pemerintah, termasuk pajak bagi industri petrokimia yang bertransformasi ke industri hijau," ujarnya.
Selain itu, dia juga menemukan masalah perusahaan petrokimia yang mempunyai ketergantungan tinggi pada bahan baku impor.
Menurutnya, produk petrokimia sebagian telah diproduksi dalam negeri, tetapi belum mencukupi kebutuhan domestik sehingga perlu impor dari berbagai negara.
"Nilainya lebih dari 13 miliar dolar AS pada tahun 2024 dan akan dapat terus meningkat pada masa yang akan datang jika kita tidak segera membenahi tata kelola produksi dalam negeri," ujarnya.
Mengingat masih adanya masalah-masalah tersebut, Novita memastikan bahwa Komisi VII DPR RI tengah menyiapkan langkah strategis dalam bentuk regulasi.
"Target kita melahirkan undang-undang yang benar-benar bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Memang prosesnya panjang, tapi kita harus berfokus pada solusi nyata meningkatkan daya saing industri nasional," ucapnya.
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
