Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menegaskan pentingnya pemerintah segera membuat peta jalan untuk mengatasi berbagai permasalahan di lembaga permasyarakatan (lapas).
Hal itu disampaikan Mafirion saat rapat kerja dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (19/2).
Mafirion dikutip dari keterangan tertulisnya pada Kamis, menyoroti masih maraknya kasus penyelundupan barang-barang terlarang ke dalam lapas, seperti telepon genggam dan narkoba.
Selain itu, ia juga mengungkapkan kasus tahanan di Semarang yang tertangkap sedang menghabiskan waktu di sebuah restoran serta masalah kepadatan lapas yang hampir melanda seluruh lapas di Indonesia.
"Kami mendesak pemerintah untuk segera membuat peta jalan lapas agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi," kata Mafirion.
Baca juga: Yusril: Percayalah, kami cari solusi masalah kepadatan lapas
Menurutnya, peta jalan tersebut akan menjadi solusi untuk mengurai berbagai pelanggaran yang terjadi di lapas.
"Sejak zaman kolonial hingga sekarang, kita hanya bicara soal orang yang ditahan. Jika ada yang menyelundupkan handphone maka dipasang detektor. Namun, meski teknologi terus diperbarui, hal ini tidak pernah menjadi solusi tuntas untuk mengurangi kejahatan di lapas," ujarnya.
Mafirion juga menyoroti rendahnya kesejahteraan petugas lapas, terutama yang bertugas pada malam hari.
"Petugas yang berjaga malam hanya mendapat tambahan Rp 15 ribu per malam. Uang segitu hanya cukup untuk membeli mie instan dan telur. Kondisi ini berpotensi memicu kasus di lapas," ungkapnya.
Ia menegaskan tanpa adanya peta jalan yang jelas, kasus-kasus serupa akan terus berulang tanpa solusi.
"Mau sampai kapan kita hanya memberhentikan petugas lapas jika terjadi kasus? Sudah saatnya peta jalan ini dibuat," ucap Mafirion.
Baca juga: BPK minta masalah kelebihan penghuni di lapas dievaluasi
Ia juga menjelaskan bahwa peta jalan lapas harus membahas secara komprehensif berbagai permasalahan yang ada, mulai dari memetakan kasus-kasus yang rentan terjadi hingga mencari solusi penyelesaiannya.
"Peta jalan lapas terakhir dibuat pada tahun 1975. Sejak itu, tidak pernah ada pembaruan. Padahal ini sangat penting untuk memastikan sistem permasyarakatan yang lebih baik," ujarnya.
Untuk memulai proses itu, Mafirion mengusulkan pembentukan panitia kerja (panja) lapas.
"Panja lapas ini bukan untuk mencari siapa yang salah atau benar dalam penanganan kasus di lapas, tetapi, panja ini harus menjadi langkah awal untuk menyusun peta jalan yang mencari solusi terbaik," ujar dia.
Mafirion pun mengharapkan dengan adanya peta jalan lapas, sistem permasyarakatan di Indonesia dapat diperbaiki secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kesejahteraan petugas hingga pencegahan kasus kejahatan di dalam lapas.
Hal tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan Lapas yang lebih aman, tertib, dan manusiawi.
Baca juga: DPR sebut paradigma publik perlu diubah atas masalah kapasitas lapas
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
