Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof. Harris Arthur Hedar menilai program Sekolah Rakyat menjadi pemutus kemiskinan dan pilar ketahanan nasional.
Menurut dia, program itu dirancang dengan pendekatan holistik untuk mengatasi masalah kemiskinan ekstrem dan tingginya angka putus sekolah, sehingga dampaknya tidak hanya menyentuh siswa, tetapi juga keluarga dan masyarakat luas.
“Pendekatan yang holistik itu memiliki tujuan inti, yaitu memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan. Di sini lah nilai strategis dari program ini," ujar Prof. Harris dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Dia berpendapat keluarga miskin dengan anak putus sekolah sangat mungkin akan menghasilkan generasi miskin berikutnya.
Dengan demikian, Harris memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto atas langkah konkret mewujudkan pendirian Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia.
Dirinya mengatakan pendidikan dengan model asrama bagi anak-anak miskin dan putus sekolah bukan hanya menjamin akses pendidikan, melainkan peningkatan taraf hidup anak-anak melalui penyediaan fasilitas akomodasi dan nutrisi yang layak.
Selain itu, ia menambahkan sekolah dengan model asrama juga membina karakter, sehingga hasilnya berupa individu yang lebih sehat, terampil, dan berdaya saing.
Maka dari itu, Harris berharap agar bangsa Indonesia memandang dengan jernih dan objektif kebijakan tersebut.
Dikatakan pula bahwa seluruh program Presiden, mulai dari Sekolah Rakyat hingga Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa dan ibu hamil, bermuara pada satu tujuan besar, yakni membangun ketahanan nasional.
Salah satu aspek ketahanan nasional, kata dia, merupakan kualitas sumber daya manusia, yang dicapai melalui pendirian Sekolah Rakyat dan program MBG.
"Selain ketahanan energi, pangan, dan pertahanan keamanan, Presiden juga menekankan pembangunan manusia sebagai fokus utama,” ungkapnya.
Dia optimistis, apabila berbagai program itu konsisten dijalankan hingga menjangkau daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), maka peta jalan Indonesia Maju akan semakin nyata
Harris menuturkan gagasan Sekolah Rakyat sejatinya bukan hal baru dalam sejarah pendidikan Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan, konsep Sekolah Rakyat lahir untuk memberi kesempatan bagi anak-anak dari keluarga sederhana memperoleh pendidikan dasar.
Disebutkan bahwa Sekolah rakyat atau “SR” saat itu menjadi jenjang pendidikan 6 tahun, sebelum kemudian digantikan dengan Sekolah Dasar (SD) melalui reformasi pendidikan pada era 1970-an.
Kini, sambung dia, istilah Sekolah Rakyat kembali dihidupkan dengan semangat baru oleh Presiden Prabowo. Bedanya, Sekolah Rakyat modern bukan sekadar ruang belajar, melainkan turut menjadi pusat pemberdayaan dengan konsep asrama, penyediaan gizi, dan pembinaan karakter.
Dijelaskan ia bahwa pendekatan itu bertujuan menyelesaikan akar persoalan pendidikan sekaligus kemiskinan ekstrem yang masih menghantui banyak daerah di Indonesia.
Untuk itu, dirinya menilai transformasi tersebut yang dipandang para akademisi dan praktisi sebagai langkah strategis lantaran Sekolah Rakyat bukan sekadar tempat belajar, melainkan instrumen negara untuk memastikan tidak ada lagi anak yang tertinggal hanya karena faktor ekonomi.
“Kalau ini berlanjut hingga ke pelosok dan daerah 3T, kita akan melihat generasi baru Indonesia yang lebih sehat, berpendidikan, dan memiliki daya saing global,” tutur Harris.
Baca juga: KSP tegaskan Prabowo berkomitmen putus kemiskinan melalui pendidikan
Baca juga: Wamensos: Sekolah Rakyat siap putuskan rantai kemiskinan
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
