Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pembentukan tim kajian khusus tentang penghambat masuknya investasi di Indonesia memiliki peran strategis dalam menarik investasi global untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
Airlangga usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan rektor perguruan tinggi tingkat nasional, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis malam, menjelaskan bahwa Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, hanya dapat dicapai dengan peningkatan investasi, baik dari dalam maupun luar negeri.
“Investasi dalam negeri ditangani oleh Danantara, jadi kita tambah investasi dari global market,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa di tengah ketidakpastian geopolitik, Indonesia memiliki daya tarik tersendiri bagi investor global berkat stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga di kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik.
Menurutnya, tren ini juga terlihat dari minat Vietnam untuk bekerja sama dengan Indonesia.
“Dengan jumlah penduduk ASEAN tinggi ini jadi daya tarik sendiri. Seperti Vietnam, dia kan ekspor ke Amerika dan Eropa, tapi kenapa dia tengok Indonesia? Karena Indonesia daya beli domestiknya kuat, jadi mereka berharap dengan kerja sama Indonesia-Vietnam juga untuk domestik market besar," katanya pula.
Dengan pangsa pasar domestik mencapai 52-54 persen atau sekitar 750 miliar dolar AS, kata Airlangga, Indonesia menjadi incaran investasi global.
Terkait adanya hambatan dari oknum LSM terhadap investasi, Airlangga mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi lebih lanjut.
"Tentu kita akan lihat satu-satu lagi, ada banyak yang sudah kita inventarisir," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sepakat membentuk tim kajian khusus untuk mengidentifikasi regulasi yang menghambat investasi di Indonesia.
Tim ini akan mulai bekerja selama seminggu untuk mengevaluasi kebijakan yang berpotensi menghambat investasi dan mengusulkan penghapusannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Langkah ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen
Luhut optimistis dengan koordinasi yang solid antara DEN, Kemenko Perekonomian, serta kementerian dan lembaga terkait, kebijakan yang dihasilkan akan lebih efektif dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: RI sambut komitmen Thailand perkuat kerja sama di berbagai sektor
Baca juga: MAMI: Stabilitas kurs dan pelonggaran likuiditas kunci pemulihan pasar
Pewarta: Andi Firdaus, Livia Kristianti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
