Jakarta (ANTARA) - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyampaikan realisasi anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pada tahun anggaran 2024 mencapai 97,49 persen atau Rp3.159.110.990.180.
"Total realisasi belanja Kemendes PDT dan Transmigrasi pada tahun 2024 sebesar 97,49 persen," ucap Yandri dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin.
Baca juga: Mendes: Koperasi Merah Putih mampu mewadahi potensi desa
Ia lalu mengatakan realisasi anggaran itu masih mencakup Kementerian Transmigrasi karena pada tahun 2024 sebelum pelantikan Prabowo Subianto menjadi Presiden RI Periode 2024–2029, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal masih disatukan dengan Kementerian Transmigrasi.
Lebih lanjut, Yandri menyampaikan bahwa total anggaran Kemendes PDTT pada tahun 2024 adalah sebesar Rp3.240.574.636.000. Dengan realisasi sebesar 97,49 persen itu, belanja kementerian tersebut mencakup sejumlah belanja, seperti belanja pegawai yang mencapai Rp279.415.025.476, belanja barang sebesar Rp2.856.602.586.767, dan belanja modal sebesar Rp23.093.377.937.
Baca juga: Mendes Yandri minta kades melek teknologi genjot ketahanan pangan
Dalam kesempatan yang sama, Yandri menyampaikan pula bahwa terdapat kenaikan belanja pegawai dari tahun 2023 ke tahun 2024. Kenaikan itu disebabkan pada 2024, telah diberlakukan kenaikan gaji PNS sebesar delapan persen, sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor: 12 Tahun 2024, penambahan PPPK pada 2024, dan pembayaran tunjangan hari raya (THR) serta gaji ke-13 PNS sebesar 100 persen.
Sementara pada tahun anggaran 2023, diketahui belanja pegawai di Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi adalah sebesar Rp2.810.669.894.398.
Berikutnya, Yandri mengatakan realisasi anggaran tahun 2024 itu mengalami penurunan dibandingkan realisasi anggaran pada 2023 yang mencapai 98,13 persen atau Rp3.115.269.990.171.
Baca juga: Kemendes siap dampingi desa sukseskan Kopdes Merah Putih
Ia menyampaikan, penurunan itu terjadi karena masih terdapat blokir anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2024.
"Penurunan realisasi anggaran dikarenakan masih terdapat blokir anggaran," katanya.
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
