Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas) Otto Hasibuan menekankan pentingnya pemahaman mendalam para kepala daerah terhadap aspek hukum dan hak asasi manusia (HAM).
Menurut dia, kepala daerah harus menjadi teladan dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM serta memastikan seluruh kebijakan yang diambil sejalan dengan prinsip keadilan dan konstitusi.
"Kepala daerah bukan hanya pemegang kekuasaan administratif, melainkan juga penjaga nilai-nilai kemanusiaan di tengah masyarakat," ujar Otto saat memberikan pengarahan pada Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah Gelombang II Tahun 2025 di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jawa Barat, Selasa, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta.
Dengan demikian, kata dia, pendekatan humanis dan berbasis hak asasi harus menjadi roh dalam pelaksanaan kebijakan publik, termasuk dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan.
Selain itu, Otto juga menyoroti isu-isu strategis di bidang imigrasi dan pemasyarakatan.
Ia mengingatkan daerah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan, termasuk dalam pengawasan terhadap lalu lintas orang asing serta pembinaan narapidana.
Pemerintah daerah diharapkan dapat bersinergi dengan instansi vertikal seperti Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum, Kanwil Kementerian HAM, serta Kanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan demi memperkuat fungsi pengawasan dan pelayanan publik di bidang tersebut.
"Saya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan visi pembangunan nasional yang tertuang dalam Astacita," tuturnya.
Baca juga: Mendagri resmi buka retret kepala daerah gelombang kedua
Baca juga: Wamendagri: Kepala daerah sudah mulai terbiasa dengan aturan retret
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir dan memberikan arahan sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain, Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus.
Sesi diskusi dan pengarahan dipandu oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar Baharuddin yang bertindak sebagai moderator.
Turut hadir pula Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Andika Dwi Prasetya yang mendampingi Wamenko Otto Hasibuan.
Program orientasi merupakan inisiatif langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan dirancang oleh Kemendagri. Tujuannya adalah agar para kepala daerah memahami secara utuh tugas pokok dan fungsi mereka, serta mampu mengakselerasi implementasi program strategis nasional, khususnya yang tertuang dalam visi besar Presiden melalui Astacita.
Selain itu, orientasi juga menekankan pentingnya karakter kepemimpinan sebagai pelayan publik sejati. Peserta diharapkan tidak hanya menjadi pemimpin yang kompeten, tetapi juga memiliki kebanggaan dan semangat kebersamaan dalam melayani masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung hingga Kamis (26/6) itu mencakup pelatihan intensif, diskusi kebijakan, serta pembinaan karakter kepemimpinan yang melibatkan kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan terbangun solidaritas yang kuat dan komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
