Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 memberikan penekanan pada prioritas program pembangunan nasional.
“Dalam proses penyiapan anggaran, biasanya bottom-up. Kita harus berubah. Programnya yang duluan, bukan operasionalnya yang duluan,” kata Suahasil dalam Rakorbangpus 2025 dan Kick Off Meeting Penyusunan RKP 2026 di Jakarta, Senin.
Dia menjelaskan kementerian/lembaga (K/L) perlu menyusun rencana program terlebih dahulu baru merinci operasionalnya.
“Jadi, jangan dibalik dari seluruh operasional dan non-operasional dikumpulkan dulu, sisanya baru program,” ujarnya.
Suahasil meminta K/L untuk tidak bekerja secara business as usual dalam menyusun RKP.
Setelah menyusun RKP dan menetapkan pagu indikatif, akan ada pembicaraan pendahuluan dan masukan dari DPR. Kemudian, Kementerian Keuangan akan mendesain pagu anggaran, menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pada Agustus, dan membicarakan lebih lanjut mengenai pagu indikatif tiap K/L.
“Program APBN adalah menjalankan program. Dengan demikian, total belanja kita bisa betul-betul bermanfaat untuk masyarakat dan peningkatan kesejahteraan,” tuturnya.
Dalam paparannya, penekanan prioritas pembangunan pada RKP Tahun 2026 terdiri dari lima direktif Presiden Prabowo Subianto dan program-program lain yang konkret, terukur, dan berdampak. Program-program itu akan tersebar dalam seluruh prioritas nasional.
Salah satu prioritas nasional adalah program kedaulatan pangan dan energi, yang mencakup optimalisasi Bulog, pelaksanaan lumbung pangan (food estate), energi terbarukan, pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir, hingga pengelolaan sampah.
Kemudian, prioritas lainnya yaitu ekonomi yang produktif dan inklusif, termasuk pendidikan dan kesehatan (Makan Bergizi Gratis/MBG, renovasi sekolah, hingga Sekolah Rakyat), serta deregulasi dan kepastian hukum.
Selanjutnya, pertahanan semesta, percepatan pertumbuhan ekonomi (hilirisasi sumber daya alam hingga optimalisasi Danantara), adopsi teknologi dan inovasi, percepatan pengentasan kemiskinan (program 3 juta rumah hingga Koperasi Desa Merah Putih), serta fiskal adaptif dan stabilitas makroekonomi.
Baca juga: Sri Mulyani lapor pendapatan negara bertambah Rp200 triliun pada Maret
Baca juga: Terealisasi Rp2,3 triliun, Kemenkeu minta BGN percepat belanja MBG
Baca juga: Kinerja fiskal baik, RI tetap optimistis di tengah perang tarif Trump
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025
