Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Sulsel, dalam mengintegrasikan berbagai layanan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).
Menurutnya, langkah ini semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai pelayanan yang disediakan pemerintah.
"Jadi kami mengapresiasi [Wali Kota Makassar] Pak Danny Pomanto. Mudah-mudahan berlanjut ke depan dengan pengembangan dan inovasi-inovasi lain yang lebih terintegrasi dengan program kebijakan pemerintah pusat," kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Dia menegaskan berbagai layanan publik harus mudah diakses oleh masyarakat. Misalnya, layanan pemberian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang saat ini retribusinya dibebaskan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Pembebasan juga berlaku terhadap Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pelayanan tersebut harus dimudahkan mengingat kebijakan ini untuk membantu MBR dalam mendapatkan rumah.
"Masyarakat berpenghasilan rendah dengan bebas pajak dan lain-lain, tentu prosesnya kan juga harus dimudahkan dan sesuai juga dengan perizinan," jelasnya.
Baca juga: Bima Arya apresiasi kemajuan dan inklusivitas MPP Kota Surabaya
Baca juga: BSKDN tinjau MPP DKI Jakarta untuk kaji kemudahan perizinan usaha
Baca juga: Menteri PANRB beri tiga pesan untuk pemda tingkatkan layanan MPP
Dirinya menilai Kota Makassar dapat menjadi salah satu contoh terbaik penerapan pelayanan publik yang terintegrasi.
Pasalnya, Pemkot Makassar mampu mengintegrasikan berbagai layanan secara masif dalam satu gedung MPP.
Lebih lanjut, Bima mengingatkan agar langkah pengintegrasian layanan harus memperhatikan sejumlah aspek.
Hal itu seperti kapasitas jaringan, keamanan data, dan manfaat yang didapatkan masyarakat.
Ketiga aspek ini menjadi kunci penting dalam mengintegrasikan berbagai layanan. Ini termasuk upaya mengintegrasikan layanan dari pusat ke daerah.
Dia mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga terus berupaya dalam memberikan pelayanan yang terintegrasi.
Misalnya, layanan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang terus diperkuat kapasitas sistemnya dengan menggandeng sejumlah pihak.
Guna mendukung program e-government, Kemendagri juga bekerja sama dengan Bank Dunia.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025
