Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan pengendalian banjir di wilayah Jakarta dan Jawa Barat (Jabar) dilaksanakan secara struktural maupun nonstruktural.
"Upaya pengendalian banjir di wilayah Jakarta dan Jawa Barat dilaksanakan secara struktural maupun nonstruktural," ujar Diana, di Jakarta, Senin.
Penanganan struktural di antaranya pembangunan tanggul, 2 bendungan kering (dry dam) Sukamahi dan Ciawi di Kabupaten Bogor, Sodetan Ciliwung berupa terowongan sepanjang 1.268 meter, dan pengendalian banjir pada sejumlah sungai di Jabar.
Kemudian untuk penanganan nonstruktural di antaranya pemberdayaan Komunitas Peduli Sungai, Perizinan Pemanfaatan Sempadan Sungai, dan pembersihan sampah di prasarana pengendali banjir.
"Yang juga tidak kalah penting adalah pengendalian sampah di daratan atau sebelum masuk ke sungai, ini mohon maaf kerja samanya seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah karena salah satu penyebab banjir ini sampah menyumbat aliran sungai," ujar Diana.
Dia berharap agar satu paket pengendalian banjir terkait lahan ini termasuk juga penanganan pelestarian situ-situ, serta penyelamatan alih fungsi lahan sawah irigasi dan bendungan dalam rangka swasembada pangan.
Kementerian PU bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar terus mematangkan rencana aksi pengendalian banjir di wilayah Jabodetabek.
Rapat koordinasi (rakor) dilaksanakan oleh Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid dan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi membahas upaya pembebasan lahan pada infrastruktur pengendalian banjir di wilayah Jabar.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan, pada rakor tersebut telah disepakati setiap bangunan yang berdiri di atas wilayah sungai meliputi badan dan sempadan sungai di Jabar akan ditertibkan.
Kementerian ATR/BPN untuk sementara telah mengidentifikasi 124 bidang tanah dan bangunan yang berada di kawasan bantaran Sungai Bekasi yang nantinya akan disinkronkan dengan yang ada di Balai Besaw Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane.
"Ini dalam rangka pengendalian banjir di wilayah Bekasi dan Bogor secara komprehensif dalam konteks jangka menengah," kata Nusron.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan sebagai tindak lanjut rapat tersebut, Pemprov Jabar akan segera membuat kerangka acuan kegiatan pembebasan lahan pada wilayah sungai.
Menurut Dedi, secara prinsip kegiatan ini merupakan langkah maju dalam penanganan banjir di wilayah Jabar.
Baca juga: Bendungan Ciawi dan Sukamahi sudah berfungsi dalam pengendalian banjir
Baca juga: Menteri ATR siapkan lahan untuk dukung pengendalian banjir Jakarta
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
