Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani mengaku telah bertemu dengan lebih dari 200 perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) dan menyerap aspirasi mereka.
Dalam keterangan dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) pada Kamis, Christina mengatakan bahwa dalam pertemuan dengan P3MI, yang dilakukan secara daring atau luring, dia menangkap sejumlah permasalahan yang sering mereka hadapi.
Salah satunya adalah perbedaan standar yang ditetapkan dinas ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota.
Menanggapi keluhan itu, Christina berjanji akan berupaya mendorong para kepala daerah menyamakan standar untuk mempermudah pengurusan identitas pekerja migran.
"Kita akan coba cari jalan tengah bagaimana agar ini tetap mudah, tapi aman bagi calon pekerja migran," kata dia dalam pertemuan daring pada Kamis (24/4).
"Hasil pembicaraan dengan kepala daerah, mereka juga ingin bisa menempatkan pekerja migran, karena mereka merasakan ada dampak yang diberikan bagi ekonomi lokal," kata Christina.
Dia juga menerima masukan terkait perlunya sebuah aplikasi yang mempermudah P3MI mendaftarkan pekerja migran dari mana saja, sehingga tidak perlu membuka kantor cabang di setiap provinsi.
Beberapa P3Mi, kata dia, juga memberikan masukan tentang adanya peluang penempatan pekerja migran di sejumlah negara.
"Hanya saja, terkendala oleh minimnya kuota yang diberikan, sehingga harus dijalin diplomasi agar kuota ini bisa ditambah," kata Christina.
"Semua aspirasi dan evaluasi yang disampaikan P3MI akan kami tampung dan dibahas internal untuk proses penyelesaiannya," katanya, menambahkan.
Baca juga: P2MI gandeng PWKI Batam cegah PMI ilegal
Baca juga: KemenP2MI-KPAI soroti pengasuhan anak-anak pekerja migran
Pewarta: Katriana
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2025
